Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat mengaku masih kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran. Selain itu, temuan di lapangan harga minyak goreng tinggi setelah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet Juni silam.
- Survei LSI: 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Terlibat Kasus Korupsi Harun Masiku
- Survei LSI Denny JA Terbaru, Elektabilitas Ipuk-Mujiono Dominan 60,6 Persen, Ali Makki-Ali Ruchi 21 Persen
- Survei LSI Terbaru Pilkada Probolinggo, Elektabilitas Gus Haris-Ra Fahmi Unggul Jauh dari Lawannya
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, setelah reshuffle pihaknya menanyakan apakah minyak goreng sulit didapatkan dan hasilnya mayoritas menyatakan minyak goreng masih sulit didapatkan.
"64 persen masyarakat menyatakan pada awal Juli sebelum Iduladha itu menyatakan bahwa minyak goreng masih sulit untuk didapatkan,” kata Djayadi Hanan dalam menyampaikan hasil survei LSI terkait Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum dan Tugas Lembaga Hukum dan Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).
Djayadi menambahkan, meskipun ada penurunan sikap masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Migor, tapi masih banyak yang berpendapat bahwa minyak goreng sulit didapat.
Temuan LSI, pada Mei 2022 silam angkanya menyentuh 72 persen, dan pada Juli itu 64 persen. Kata Djayadi, meski ada peningkatan 8 persen tapi mayoritas menyatakan kesulitan.
Selain itu, mayoritas masyarakat itu menyatakan bahwa masih mengalami kenaikan harga minyak goreng.
"Dan di sekitar tempat tinggal mereka dan kenaikan harga minyak goreng itu dirasakan oleh masyarakat secara lintas sektor dari berbagai sisi demografi,” katanya.’
Terkait isu penangkapan tersangka atau terduga mafia minyak goreng, yang sebelumnya pernah ditanyakan kepada publik lewat survei LSI Mei 2022 silam, pada Juli 2022 ini, sebanyak 51 persen masyarakat mengetahui adanya penangkapan tersangka korupsi minyak goreng.
"Kalau di Mei Lalu ada Kisaran di 64 persen sekarang memperhatikan isu ini sekitar 51 persen dan umumnya masyarakat telah meyakini bahwa telah terjadi kasus atau tindak pidana korupsi,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Di Tengah Badai PHK, Presiden Perlu Cari Menteri Baru yang Bisa Gaet Investor
- Apabila Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Diminta Hindari Cawe-cawe Jokowi
- Saatnya Prabowo Bersih-bersih, Reshuffle Kabinet Meringankan Beban Negara
