Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan realisasi penggunaan dana pemerintah daerah (pemda) yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat.
Dalam pemaparan tersebut, Menkeu menyoroti soal dana mengendap pemda di bank yang dinilai masih cukup besar, salah satunya adalah Jawa Timur (Jatim) yang mencapai 29,82 triliun per Juni 2022.
- Soal Cawapres, Prabowo: Ojo Kesusu, Ojo Grusa Grusu
- Soal Sumbangan 2 T, Rakyat Bertahun-tahun Dibohongi Saja Tetap Nrimo
- Beri Selamat ke Yahya Staquf, Puan: Semoga NU Makin Kokoh jadi Benteng Kebhinekaan
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengaku mendapat laporan dari eksekutif bahwa dana mengendap Pemprov yang ada di Bank Jatim hanya mencapai Rp 5 triliun.
”Tadi disampaikan pak Sekdaprov baru bahwa dana yang mengendap di bank Jatim tidak semuanya milik Pemprov Jawa Timur, kan itu dana seluruh kabupaten/kota seluruh Jawa Timur,” katanya pada Senin (1/8).
Kondisi itu dianggap masih wajar, karena sebagaian besar dana mengendap itu adalah milik kabupaten/kota di Jawa Timur. Blegur lalu membandingkan dengan dana Pemkab Bojonegoro yang juga mengendap di bank Jatim sebesar Rp 3 triliun.
“Di Jawa Timur Cuma 5 triliun artinya masih wajar disbanding Bojonegoro yang Rp 3 triliun ini wajar suatu kewajaran,” tambahnya.
Dikatakan Blegur, dari hasil penjelasan tersebut, dana mengendap itu merupakan sisa dari operasional Pemprov Jatim dan beberapa program lain, yang belum terealisasi.
“Ya sebenarnya dana berhenti ini bagaian dari operasional kegiatan provinsi Jatim dan sisa anggaran yang mungkin akan diperuntukkan program lain dan tidak selalu besar,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya-Sidoarjo itu.
Kedepan, dia berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program kerja yang selaras dengan Nawa Bhakti Satya. Semua program harus berbasis pro rakyat, dan kebijakan itu bisa terserap dengan maksimal, agar tidak ada lagi dana mengendap yang tidak bisa tersalurkan kepada masyarakat.
Menurut dia, visi misi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus diterjemahkan dengan penggunaan anggaran yang pro rakyat.
“Seluruh OPD harus membangun program nawacita gubernur, melaksanakan itu dengan baik. Dana apapun yang digunakan harus sesuai dengan visi misi gubernur,” katanya
Dia menegaskan, kebijakan pro rakyat seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan harus menjadi titik berat, program kerja Pemprov Jatim.
Kebijakan itu harus menjadi prioritas bagi Pemprov Jatim untuk dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang.
“Mengentas kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan sektor infrastuktur. Mungkin itu yang menjadi masalah hari ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, wilayah yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencatatkan simpanan pemda tertinggi di Indonesia.
“Kita lihat sekali lagi Jawa Timur selalu yang memegang saldo tertinggi dari sisi dana di BPD-nya (bank pembangunan daerah), yaitu mencapai Rp29,82 triliun per Juni 2022 untuk seluruh wilayah Jatim,” ujarnya tengah pekan ini saat memberikan keterangan perihal serapan APBN semester I 2022.
Menkeu menambahkan, catatan simpanan keseluruhan pemda di bank terus menunjukan kenaikan sejak awal tahun. Dia mengungkapkan jika total saldo semua pemerintah daerah mencapai Rp220,95 triliun.
“Ini adalah tertinggi dalam enam bulan terakhir. Kondisi demikian membawa dilema karena kalau pemerintah (pusat) ingin melakukan transfer sangat cepat jangan sampai hanya akan berhenti di deposito perbankan,” tuturnya.
Adapun, nilai transfer ke daerah (TKD) hingga penutupan paruh pertama 2022 diketahui sebesar Rp333,1 triliun. Angka tersebut menurun 1,8 persen jika dibandingkan periode yang sama 2021 dengan Rp346,6 triliun.
- Raih PWI Jatim Award 2024, Bank Jatim Boyong 2 Penghargaan
- Triwulan I 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik
- Kemiskinan Masih Tinggi, Ra Nasih Minta Pemprov Prioritaskan Pembangunan Di Madura
