Partai Gerindra resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu alasannya, Gerindra merasa sangat cocok dengan ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU). Terutama dengan para kiai NU.
- PAN Bakal Sulit Naikkan Elektabilitas Meski Wiranto Gabung
- Ketua KPK Ingatkan Korupsi Bansos Covid-19 Bisa Dituntut Mati
- Dikunjungi Pegiat Konstitusi, LaNyalla: Ingin Lakukan Perbaikan dan Koreksi Arah Perjalanan Bangsa
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, PKB merupakan anak kandung dari NU. Itu antara lain dijawantahkan dengan cara merawat keberagaman dalam tubuh partai.
“Dan bahwa NU itu memang Islam. PKB adalah anak kandung dari NU,” kata Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra yang dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).
“Saya tahu dulu waktu NU mendirikan partai, NU itu punya anggota dari agama lain. NU punya anggota agama Buddha. Keturunan Tionghoa anggota DPR RI. Dan sekarang tradisi ini diteruskan oleh PKB,” lanjutnya.
Menurut Prabowo, NU sangat berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dalam kondisi dan situasi apapun. Itu merupakan fakta sejarah yang tak bisa dibantah.
“Kenapa saya cocok dengan kalangan kiai terutama kiai NU. Karena NU itu sesungguhnya saya lihat dalam sejarahnya NU itu selalu berpihak membela kebangsaan, dalam keadaan krisis dan genting,” tandasnya.
Menteri Pertahanan itu menyampaikan, bahwa perjuangan NU yang turut serta dalam memepertahankan kemerdekaan Indonesia pada 10 November 1945 ketika terjadi pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional.
“Di situ kita melihat keberpihakan para ulama. Dan kita lihat rakyat Jawa Timur sebagai ujung tombak mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gerindra: Jangan Lelah Jadikan Prabowo Subianto Presiden
- Gibran Garis Keras All Out Dukung Fandi Utomo Jadi Calon Bupati Sidoarjo
- PKS Setuju Pendapat Publik, Menteri Harus Dari Kalangan Profesional