Tolak Harga BBM Naik, Aspek Indonesia: Tugas Pemerintah Bukan Mengeluh kepada Rakyat

Ilustrasi SPBU/Net
Ilustrasi SPBU/Net

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, dipastikan akan membebani rakyat.


Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan, kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, pertalite dan solar dipastikan sangat berdampak terhadap masyarakat. Pasalnya, saat ini kondisi rakyat kebanyakan tengah mengalami kesulitan.

“Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/8).

Menurut dia, pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyat, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah, kata Mirah, sepatutnya juga tidak mengeluh dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat. Karena sudah kewajiban pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah mensejahterakan rakyat.

“Terkait sangat besarnya subsidi BBM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 502 triliun, seharusnya tidak perlu dikeluhkan oleh Pemerintah. Apalagi membandingkan dengan negara lain. "Ojo Dibandingke" lah,” tegas Mirah.  

Mirah meminta pemerintah untuk membuka mata dan lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja telah membuat upah pekerja tidak naik secara layak.

Mirah juga mengkritisi segala fasilitas kemewahan yang diberikan kepada pejabat negara dan BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM nya ditanggung oleh Negara.

Seharusnya, Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila.

"Tugas Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat!” pungkasnya.