Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan memperbarui e-RDKK dan verval penerima pupuk bersubsidi.
- Gubernur Khofifah Cerita Proses Pembangunan 78 Rumah Korban Banjir Bandang Ijen Bondowoso
- Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso, Gubernur Khofifah Harap Masyarakat Bisa Lebih Tenang dan Nyaman
- Jalan Rusak di Bondowoso Mulai Diperbaiki, Ditinjau Bupati Salwa
Baca Juga
Langkah evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki keluhan di bawah terkait kelangkaan pupuk di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto saat menemui saat menemui massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Pemkab setempat, Senin (5/9).
Selain itu ada tanah yang bukan lahan pertanian, atau bahkan rumah dimasukkan dalam penerima pupuk.
"Agar tidak ada lagi kios nakal, orang yang tidak seharusnya dapat pupuk tidak lagi dicatut namanya," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Selain itu, pihaknya meminta jika ada atau permasalahan di bawah akan bisa dijadikan data awal untuk tindak lanjut.
"Hingga kini belum ada laporan berbasis data atau hanya sebatas laporan saja, dan itu disangkal oleh kios serta distributor pupuk," pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, PMII Bondowos menyampaikan dua isu utama. Yakni kenaikan BBM bersubsidi dan peredaran pupuk bersubsidi yang bermasalah.
Korlap aksi Imron Rosidi meminta Pemkab Bondowoso agar segera menyelesaikan persoalan pupuk bersubsidi yang belakangan mengalami kelangkaan.
Imron menyebut, kelangkaan pupuk bersubsidi dipicu adanya potensi permainan yang dilakukan oleh sejumlah kios dan distributor.
PMII menyampaikan, carut marut kelangkaan pupuk bersubsidi sudah berlangsung lama. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. 
- Maulid Nabi dan Revolusi Akhlak
- Simalakama Caleg Daerah: Menangkan Capres tapi Bisa Babak Belur
- Geledah Rumdin Mentan SYL, KPK Diduga Bawa Mesin Penghitung Uang
