Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH IKA PMII) Banyuwangi mendampingi koordinator lapangan (korlap) aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di kantor Bupati dan DPRD Banyuwangi.
- Resmi! DPP Tunjuk Anwar Sadad Pimpin Gerindra Jatim
- Muslim Sebut Luhut Tetap "Dipelihara" Jokowi untuk Hadapi Megawati dan PDIP
- Pengamat: Ada yang Cemburu Jokowi Makan Malam dengan Prabowo
Hal itu dilakukan agar dalam pemeriksaan oleh penyidik di Polresta Banyuwangi berjalan dengan baik. Juga agar tidak ada satupun mahasiswa yang menjadi korban tirani.
Adapun Korlap Aksi Tolak BBM Naik pada Jumat (16/9) lalu dari unsur organisasi GMNI, HMI, IMM, dan Forum BEM Banyuwangi yang faktanya adalah kader Komisariat PMII Uniba.
Saat itu, ratusan mahasiswa dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM diduga melakukan perusakan fasilitas kantor Bupati dan DPRD Banyuwangi.
Ketua LBH IKA PMII Banyuwangi, Ahmad Ibrahim, mengaku akan terus mengawal mahasiswa yang diperiksa polisi. Atas adanya laporan polisi mengenai dugaan perusakan fasilitas, seperti dimaksud pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1e KUHP.
"Adik-adik ini sangat kooperatif saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Semua pertanyaan dijawab sesuai yang ia diketahui, tidak ada yang ditutup-tutupi," ungkap Ibrahim usai mendampingi saksi di ruang Kasi Pidum Satreskrim Polresta Banyuwangi, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/9).
"Sikap kooperatif adik mahasiswa ini perlu diapresiasi, karena apa yang mereka lakukan adalah murni menyampaikan aspirasi. Kita tahu mereka memperjuangkan rakyat kecil yang makin kesulitan akibat BBM subsidi naik dan diikuti harga-harga yang semakin melambung," imbuhnya.
Sesuai keterangan dari Koordinator Forum BEM Banyuwangi, bahwa aksi demonstrasi itu sepenuhnya merupakan amanah organisasi.
Aksi demonstrasi pada 16 September lalu, lanjutnya, adalah bagian dari menyampaikan aspirasi yang bertujuan agar pemerintah mendengar suara rakyat.
"Soal aksi kemarin itu, karena mereka mendengarkan perintah organisasi, agar pemerintah mau mendengar aspirasi," tegasnya.
Dalam pemeriksaan siang hingga sore tadi, lanjutnya, penyidik menyampaikan 51 pertanyaan. Di antaranya seperti rute aksi, pemberitahuan, jumlah massa dan lain-lain.
"Intinya pemeriksaan tadi lancar. Kami memastikan siapapun yang kami dampingi agar setiap proses berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada," pungkasnya.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
