Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Lukas Enembe mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Soal Status Hukum Lukas Enembe, KPK akan Minta Fatwa MA
- Lukas Enembe Divonis Hari Ini, Jaksa KPK Tuntut 10,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti 47,8 M
- KPK Ungkap Lukas Enembe Punya Kerja Sama Bisnis di Singapura
Sikap Lukas ini disayangkan, dan seharusnya mencontoh mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu yang mematuhi hukum.
“Lukas Enembe harus berjiwa besar seperti gubernur sebelumnya Barnabas Suebu jangan bersembunyi di belakang rakyat dan seharusnya berdiri didepan rakyat serta patuh terhadap proses hukum,” kata Ketua DPW Partai Ummat Papua Haris Yoku, Jumat (30/9).
Ditambahkan Haris, masyarakat Papua juga harus tahu dasar dugaan penetapan tersangka oleh KPK. Kata Haris, seluruh masyarakat harus mematuhi hukum serta korupsi adalah musuh bersama.
Sebab, menurut Haris, proses pembangunan bisa dilihat secara global, dana yang dikucurkan banyak namun faktanya di Papua seolah tidak ada pembangunan.
“Hal itu sangat jelas adanya penyelewengan anggaran yang sedang ditutupi dan dipermainkan oleh individu ataupun kelompok,” imbuh Haris dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu siapapun harus patuh dan mempertanggungjawabkan secara hukum.
“Apalagi ini kasus korupsi, jika tidak ada bukti dapat dinyatakan tidak bersalah namun jika terbukti harus berada di depan untuk menghadapi proses hukum,” demikian Haris.
- Soal Status Hukum Lukas Enembe, KPK akan Minta Fatwa MA
- Lukas Enembe Divonis Hari Ini, Jaksa KPK Tuntut 10,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti 47,8 M
- KPK Ungkap Lukas Enembe Punya Kerja Sama Bisnis di Singapura
