Gubernur Papua

Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe akan menjalani sidang putusan atau vonis dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Hakim sependapat dengan seluruh analisa Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Empat keping koin emas yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) beberapa waktu lalu ternyata bergambar wajah Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) diduga melakukan grand corruption dengan cara membuat peraturan untuk melegalkan perbuatan menyimpang, termasuk tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD Provinsi Papua.

Pencucian uang melalui judi kasino di Singapura yang dilakukan Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe (LE), diduga berasal dari penyalahgunaan dana APBD Provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pengacara Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe (LE), Stefanus Roy Rening akan kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Lukas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap para saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Situasi dan kondisi Papua diyakini akan tetap kondusif pasca penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan.

Langkah tegas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menahan Gubernur Papua Lukas Enembe diapresiasi oleh Partai Demokrat.

Meskipun diperlukan perawatan sementara oleh tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih menunggu perkembangan untuk melakukan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu (11/1).

Perkara suap Rp 1 miliar merupakan pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan gratifikasi dan judi kasino yang diduga melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

Direktur sekaligus pemegang saham PT Tabi Bangun Papua (TBL), Rijatono Lakka (RL) diduga memberikan uang Rp 1 miliar kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) usai mendapatkan pekerjaan proyek senilai Rp 41 miliar di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe, Rijatono Lakka (RL) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 20 hari pertama dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Kamis (5/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan ulang pemanggilan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kehadiran penyidik berikut tim dokter yang dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri di kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah Distrik Muara Tami, Jayapura dalam rangka pemeriksaan Lukas sebagai tersangka merupakan tindakan yang tepat.