Bupati Kediri Bangun Kampung Inggris Pare, Disiapkan Anggaran Puluhan Miliar

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat pertemuan bersama Forum Kampung Bahasa (FKB) Pare/RMOLJatim
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat pertemuan bersama Forum Kampung Bahasa (FKB) Pare/RMOLJatim

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terus berkomitmen melakukan penataan Kampung Inggris Pare. Selain infrastruktur, penataan termasuk kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).


Ketiganya, menurut Bupati Hanindhito, harus dilakukan mengingat Kampung Inggris Pare menjadi salah satu ikon Kabupaten Kediri. 

"Komitmen saya terhadap pembangunan Kampung Inggris sampai hari ini masih 100 persen," kata Hanindhito dalam pertemuan bersama Forum Kampung Bahasa (FKB) Pare di Kantor Pemkab Kediri, dikutip Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa (25/10).

Penataan Kampung Inggris Pare melalui program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan anggaran puluhan miliar rupiah. 

Dana sebesar itu harus diimbangi dengan aturan. Pasalnya, selain infrastruktur yang belum tertata dengan baik, aturan di Kampung Inggris Pare dinilai juga belum dibangun.

"Dengan penataan kampung inggris ini, apa yang harus dilakukan oleh Pemkab, pertama adanya standarisasi kurikulum. Itu harus ada," ungkapnya.

Hanindhito mencontohkan adanya tingkatan baik beginner, advance untuk mengukur kemampuan bahasa inggris, termasuk untuk tes bahasa inggris baik toefl, gmat, atau yang lain. 

Standarisasi ini tak hanya terbatas pada bahasa inggris karena dalam perkembangannya juga tumbuh bimbingan bahasa asing lain. 

"Tapi tetap nama identik kampung Inggris tidak boleh dihilangkan karena ini sudah menjadi ikon dan banyak daerah yang ingin mencontoh, bahkan sudah membuat," pesannya.

Bupati menambahkan, Kampung Inggris Pare dinilai memiliki kelebihan karena menjadi satu-satunya daerah yang masyarakatnya sadar bahasa inggris penting dan menjadi bahasa global. 

Lembaga bahasa yang ada di Kampung Inggris Pare pun dinilai tumbuh secara organik hingga seperti sekarang. Kemudian, aturan terkait keberadaan lembaga kursus bahasa untuk mencegah munculnya kursus musiman sebagaimana pernah dikeluhkan FKB.

"Sebenarnya sudah mulai ada kerjasama dengan pemerintah desa siapa-siapa yang masuk, siapa yang keluar tapi harus diperkuat lagi (aturannya) kalau perlu kita buatkan Perbup," tuturnya.

Sementara itu, perwakilan FKB, Agus Tri Winarso menyebutkan dalam pemberdayaan SDM, saat ini FKB akan menjalankan program pelatihan bahasa inggris yang diberi nama 'Kampung Inggris Mengajar'.

Berbeda dengan pelatihan bertajuk 'Pecel Baris' pada Mei 2022 yang menyasar sebagian masyarakat khususnya PKL, program Kampung Inggris Mengajar menyasar masyarakat Desa Tulungrejo, dan Desa Pelem dengan target 1000 peserta didik.

"Maksud dan tujuan kami masih sama yakni merebranding kampung inggris," ungkapnya.

Disebutkan, selama ini, ekspektasi yang diterima orang ketika datang ke kampung inggris mesti membayangkan membeli sabun memakai bahasa inggris. Padahal, kenyataan di lapangan hal itu belum sepenuhnya terjadi. 

"Program kampung inggris mengajar ini menjadi menjawab dari keluh kesah calon siswa kami (mengenai ekspetasi itu)," tambahnya.

Program Kampung Inggris Mengajar, lanjut Agus, rencananya akan dimulai akhir Oktober mendatang dan tidak berhenti di tahun 2022 melainkan akan menjadi agenda rutin. Sasaran program itu setelah masyarakat akan dikembangkan ke sekolah di sekitar Kampung Inggris.

Dalam pertemuan dengan perwakilan FKB itu, diketahui target 1000 peserta didik program Kampung Inggris Mengajar itu belum terpenuhi. FKB masih terkendala dalam mengumpulkan peserta yang saat ini baru terkumpul sekitar 600 peserta.

Hanindhito menyambut baik program yang direncanakan FKB tersebut. Mendorong program berjalan sesuai rencana, pihaknya memerintahkan Camat Pare supaya dilibatkan sebagai penanggung jawab kegiatan yang diadakan.

"Adanya kampung inggris mengajar ini akan membuat kehidupan keseharian (masyarakat) bisa bahasa inggris," pungkas Hanindhito.

Diketahui, dari pertemuan yang dilakukan bersama FKB itu, terkait pengaturan standarisasi kurikulum maupun lembaga kursus, Mas Dhito meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan FKB.