Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, NH, yang jadi tersangka dimutasi. NH menempati jabatan barunya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Banyuwangi.
- 11 Kali Keluar Masuk Lapas, Pria Banyuwangi Tak Kapok Curi Motor
- Masyarakat Banyuwangi Tolak Tuntutan Masa Jabatan Kades jadi 9 Tahun
- Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Soroti Pungli di Dunia Pendidikan Berkedok Komite Sekolah
Baca Juga
Posisi NH sebelumnya ditempati Ilzam Nuzuli, putra Pengasuh Pondok Pesantren Darunnajah, almarhum Kiai Haji Ma'sum Syafi'i. Namun dengan status pejabat pelaksana tugas atau Plt.
Jabatan asal Ilzam Nuzuli sebagai sekretaris BKPP seperti yang tertuang dalam daftar lampiran keputusan Bupati Banyuwangi, nomor 821.2/414/429.204/ tanggal 15 November 2022.
Dalam daftar itu, juga ada 3 nama lainnya, Pudjo Hartanto menempati posisi Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat
Kemudian disusul Chusnul Khotimah yang dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Adapun nama terakhir, yakni Moch Safi'i sebagai Lurah Kelurahan Panderejo.
Informasinya, pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, di Aula Rempeg Jogopati, sekitar pukul 15.00 WIB.
Sebelum itu, Kantor Berita RMOLJatim sempat meminta wawancara terhadap Sekda Mujiono namun tidak berbalas. Setelah, permintaan wawancara terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap BKPP Banyuwangi tahun anggaran 2021 kepada Kepala Inspektorat, Pudjo Hartanto ditolak.
"Langsung ke P Sekda sj (Pak Sekda saja), satu pintu," singkat Pudjo melalui WhatsApp, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (15/11) malam.
Demikian pula, ketika ditegaskan apabila materi wawancara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan internal. Terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi hingga pengawasan, reporter diminta untuk meminta izin lebih dulu kepada Sekda Banyuwangi.
"Izin ke P (pak) Sekda dulu," timpal Pudjo. 
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Jatim 2022 Raih Predikat Kualitas Tinggi dan Masuk Zona Hijau
- Tiga Pejabat Diskoperindag Gresik Diperiksa Kejaksaan
- Cegah Pungli, Wali Kota Eri Minta Pelayanan Perizinan Cepat dan Mudah
