Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) bekerjasama dengan Hasana Drone meluncurkan program kepemilikan drone untuk petani milenial.
- Bupati Lindra Terima Penghargaan Dari Kementan RI
- Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja BGN di Desa Campurdarat
- Bantu Fakir Miskin dan Terdampak Pandemi, Polisi di Bondowoso Bagikan 1 Ton Beras
Program itu seiring dengan harapan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang selama ini menggelorakan smart farming untuk mendukung pengelolaan kawasan agropolitan.
Melalui manajemen pertanian menggunakan teknologi modern, Mas Dhito sapaan akrabnya berharap dapat menyemangati kalangan petani milenial.
"Saya rasa ini program yang sangat seksi untuk membangkitkan semangat teman-teman petani milenial," kata Mas Dhito, dikutip Kantor Berita RMOL Jatim, Kamis (17/11).
Secara detail, Pelaksana Tugas Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri Anang Widodo menyampaikan, dalam program itu akan dicari dua orang petani millenial sebagai operator drone melalui proses seleksi.
Mereka yang lolos seleksi akan melakukan kontrak kerja dengan Hasana Drone selama 1 tahun, dimana tiap orang diberi target melakukan penyemprotan 2000 hektar lahan.
"Setiap bulannya, operator tersebut akan diberikan gaji dan begitu target telah tercapai, drone akan menjadi milik yang bersangkutan," ungkapnya.
Bagi petani yang akan menggunakan jasa penyemprotan menggunakan drone dikenakan biaya Rp175 ribu untuk luas lahan 1 hektare. Biaya itu dinilai jauh lebih murah dibandingkan penyemprotan secara manual menggunakan tangki.
Kemudian, penyemprotan menggunakan drone jauh lebih cepat karena setiap 1 hektare lahan hanya membutuhkan waktu 10 menit. Selain efisien dari waktu dan biaya, penyemprotan menggunakan drone itu dinilai efektif dalam pengendalian hama.
"Menggunakan drone ini bisa digunakan gerakan pengendalian hama serentak, karena lahan yang bisa terjangkau lebih luas," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sampaikan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Gubernur Khofifah Sebut Jatim Surplus Realisasi Anggaran Rp 401,78 Miliar
- Tak Ada Izin Manfaatkan Lahan Kosong, Wawali Armuji: Bongkar!
- Petugas Tak Temukan Pelanggaran Saat Giat Ramp Cek di Terminal Purboyo Kota Madiun