Tujuh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lamongan berkomitmen untuk bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan stakeholders dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.
- Kinerja Perbankan Pulih, OJK Akhiri Kebijakan Restrukturisasi Kredit
- OJK Beberkan Industri Keuangan Syariah Dulu dan Kini
- Kredit Macet Dampak Pinjaman Berbunga Jadi Fenomena baru, DPD Soroti KInerja OJK
Tim itu dikukuhkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Ballroom Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, pada Kamis (15/12).
Dearah yang menjadi bagian dari 7 tim adalah Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, dan Lumajang.
Setelah dikukuhkan, Tim tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
Di hadapan kepala daerah yang hadir, Gubenur Khofifah berharap para pemimpin daerah dapat menggencarkan program TPAKD untuk mendorong kredit pembiayaan melawat rentenir melalui literasi keuangan kepada masyarakat.
"Literasi keuangan ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita sangat mungkin dari sisi keuangan tinggi. Literasi keuangannya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi disparitas seperti saat ini, sehingga menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun literasi keuangan di lingkungan masyarakat," ujar Gubernur Khofifah dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Selian itu, untuk mereduksi sebaran rentenir, Khofifah menekan untuk pemerintah daerah harus mendampingi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah mendapatkan serifikasi dari OJK.
"LKM yang sudah menerima sertifikat dari OJK memang masih kecil, tapi Saya berharap bahwa ini akan terus mendapatkan pendampingan terutama dari bupati wakil bupati yang hadir," imbuh Khofifah
Untuk dapat meningkatkan akses keuangan daerah, Khofifah berharap 7 daerah yang dikukuhkan dapat meningkatkan potensi daerah melalui Desa Devisa maupun Pertanian.
"Desa devisa adalah pintu masuk untuk melakukan keuangan ingklusi dan literasi keuangan sekaligus bisa di lakukan secara lebih, ini akan jadi yang terdekat dan paling cepat untuk mereplikasi yang menjadi tempat belajar. Dan masing masing kabupaten/kota sangat baik sekali untuk melakukan percepatan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono dalam laporannya mengatakan, terdapat 3 tantangan yang dihadapi TPAKD diantaranya meningkatkan optimisme masyarakat, mempercepat penyaluran KUR dan KURDA, dan mensinergikan TPAKD.
"Optimalkan peran platform digital, dan sinkronisasai data UMKM antar anggota TPAKD sehingga dapat terintegrasi dan mempermudah penyaluran KUR dan KURDA agar program-program pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dapat berkesinambungan,” ujarnya.
“Dan jangan lupa kolaborasi antar anggota TPAKD baik provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk mensinergikan program-program kerjanya sehingga dapat selaras dengan local wisdom dan local needs," lanjutnya.
Selain itu, sebagai penguatan perekonomian daerah, pada 2022 Pemkab Lamongan terus berkomitmen melalui berbagai upaya, mulai dari memfasilitasi UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah dengan memberikan NIB, PIRT, Label Halal, BPOM, merek dan lainnya, hingga memfasilitasi penyediaan modal melalui PNM, KUR, dan Koperasi. 
- HUT PMII Ke-64, Khofifah Ajak Mahasiswa Bangun Kualitas Pergerakan dengan Semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar
- Jelang Pilkada Serentak 2024, Sri Untari Bisowarno Tekankan PDIP Tegak Lurus Ikut Instruksi Megawati
- Lebaran 2024, Bandara Dhoho Kediri Layani 1.155 Penumpang
