Buntut penutupan 43 pertambangan tanpa izin (PETI) khususnya galian C memantik demonstrasi ratusan sopir dumptruk. Hasil dari aksi itu muncul kesepakatan, Rabu (28/12).
Penutupan PETI galian C di Banyuwangi ini terjadi pada Kamis 22 Desember 2022. Dilakukan oleh tim gabungan dari Polresta Banyuwangi, Satpol PP, Dinas Perizinan, Kodim, Sub Denpom, DLH, dan Lanal Banyuwangi.
Kuasa Hukum Bos tambang Galian C Banyuwangi Eny Setyowati menjelaskan bahwa para pengusaha tambang, stockpile, pengusaha armada sudah memperoleh kesepakatan bersama tim terpadu.
"Jadi, tadi bertemu dengan tim terpadu menyepakati beberapa poin dan diijinkan untuk bekerja kembali," kata Eny Setyowati usai audiensi bersama tim terpadu, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dalam pertemuan bersama tim terpadu di kantor Pemkab Banyuwangi, Eny dan para pengusaha tambang galian C membawa dan menunjukan bukti agar bisa bekerja kembali.
"Dari 43 yang dibuka ada yang masih proses perizinan. Masalah buka ini masih screening dan pemberkasan berupa PDF dan fisik," ujarnya.
"Kalau lengkap ya sudah bekerja, setidaknya ada 13 yang lengkap dan sudah bekerja," tambahnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Dwiyanto mengungkapkan, dari 43 lokasi tambang galian C 10 titik di antaranya diberikan diskresi.
"Besok yang 10 pengusaha ini ditunggu untuk menyerahkan kelengkapan dokumen usahanya. Sisanya kami beri kesempatan 3 bulan dan toleransi 1 bulan," ungkap Dwi.
Ratusan sopir dumptruk ini menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemkab Banyuwangi. Hal itu menyusul kekecewaan dari para pengusaha dan pencari mata pencaharian di sektor tambang galian C setelah dilakukan penutupan.
Massa aksi menyeru, bahwa dengan penutupan galian C itu ribuan warga dapat terancam. Sebab, nasib para sopir yang tidak dapat bekerja hingga pekerja harian yang harus menanggung kebutuhan sehari-hari keluarganya dari sektor tambang tersebut.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
