Pemkab Sumenep harus bekerja lebih keras lagi untuk memberantas kemiskinan di wilayahnya. Pasalnya, seperti dijelaskan tokoh muda Madura Achmad Fauzi, empat wilayah di Madura mengalami penurunan dalam penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Kabupaten Sumenep, misalnya, sebagai wilayah penyangga utama kebutuhan migas di Jawa Timur, pada 2023 hanya mendapatkan Rp 32.774.642.000. Ada pengurangan dari penerimaan 2022 yang mencapai Rp 56.568.465.000.
Artinya, Sumenep kehilangan pendapatan sebesar Rp 23.793.823.000. Dampaknya, jelas Achmad Fauzi, membuat upaya melawan kemiskinan menjadi terganggu.
“DBH turun, otomatis berpengaruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan,” kata Fauzi yang juga Bupati Sumenep.
Kendati demikian, Fauzi menilai kondisi tersebut tak boleh membuat pemerintah kabupaten berpangku tangan. Meski tak bisa mengandalkan APBD untuk mengentaskan kemiskinan, Fauzi memastikan pihaknya melakukan cara lain, Seperti melibatkan pihak ketiga.
Di bawah komando Fauzi, Pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan skema pentahelix, memanfaatkan kegiatan tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam program pengentasan kemiskinan.
Seperti diketahui, Sumenep menerima DBH migas 2023 sebesar Rp 32.774.642.000, lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar Rp 56.568.465.000. Jika dibagi dengan total 1.134.810 penduduk, maka setiap warga Sumenep hanya mendapatkan Rp 28.881.
Jumlah yang sama juga ketika dikaitkan dengan empat wilayah di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pembagian DBH migas untuk wilayah Madura masih jauh dari kesesuaian. Pasalnya, dalam alokasi DBH migas yang diterima Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada 2023, nilainya sekadar Rp 123 miliar.
Menurut Fauzi, dengan nilai Rp 123 miliar, satu orang Madura hanya memperoleh Rp 31.273. Seperti diketahui, jumlah penduduk Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep jika ditotal mencapai 3,9 juta.
“Kalau kita bagi, DBH migas sebesar Rp 123 miliar dengan jumlah penduduk yang ada di Madura, maka satu orang hanya mendapatkan Rp 31 ribuan,” kata Achmad Fauzi.
Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), biaya hidup per kapita yang ada wilayah Madura jauh dari nilai DBH yang diterima per kepala. Di Bangkalan, misalnya, mencapai Rp 696.199. Sementara Sampang sebesar Rp 663.069, Pamekasan Rp 678.583, dan Sumenep Rp 1.101.593
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
