Massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan.
- DPRD Probolinggo Soroti Tambang Ilegal Makin Marak
- Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariyadi Nilai Sangat Tepat Pernyataan Gibran akan Cabut IUP Penambangan Ilegal
- Indonesia Darurat Penambangan Ilegal, Jokowi Didesak Turun Tangan
Kedatangan mereka, untuk menyampaikan tuntutan dan desakan agar KPK tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.
Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman mengatakan, aksi tersebut berdasarkan kajian mendalam terkait dugaan kasus yang menyeret Komjen Agus Andrianto dalam suap tambang ilegal di Kalimantan Timur.
"KPK tidak boleh tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini. Jangan karena Komjen Agus adalah petinggi Polri, lalu KPK abai dan ciut, padahal duduk perkara kasus tersebut sudah sangat terang," ungkap Dendi dalam orasinya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/2).
Dendi juga mengatakan bahwa kerugian negara atas kasus tersebut tidak hanya pada sisi finansial semata tetapi juga pada sisi ekologi dan lingkungan. Terlebih, praktik suap yang terjadi pada isu tambang bukanlah hal yang baru di republik ini.
"Kalau kita mau hitung berapa kerugian negara atas kasus ini, tentu bisa dihitung. Tapi ada kerugian yang tidak bisa dihitung, yaitu kerusakan alam dan lingkungan," katanya.
"Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup, lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya. Maka itu kami mendesak agar KPK segera periksa Komjen Agus," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Pendalaman Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Terus Berlanjut
- MAKI Desak KPK Umumkan Identitas 2 Tersangka Korupsi Dana CSR BI
- Kasus Suap Izin PLTU Cirebon, KPK Periksa WN Korsel
