"KPK

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, harus kembali berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini berencana memanggil Gus Muhdlor untuk kedua kalinya, setelah ia mangkir dari panggilan pertama terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

Hari ini, Jumat (19/4), Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Wakil Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Dimas Yemahura Al Farauq mendesak KPK segera menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor alias Gus Muhdlor.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor setelah resmi ditetapkan sebagai sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Kabar mengejutkan datang dari Jawa Timur! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Sidoarjo aktif, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor, sebagai tersangka korupsi.

Kabar KPK yang menetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan uang insentif BPPD ditanggapi langsung oleh Gus Muhdlor.

Berita mengejutkan datang dari Jawa Timur! Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa satu orang saksi dalam dugaan korupsi gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2019.

Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3/2024).

Bukan hanya diberikan sanksi minta maaf, 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat kasus pungutan liar (pungli) di Rutan bisa juga dipecat melalui sanksi disiplin oleh Inspektorat KPK.

Petinggi perusahaan swasta dan pegawai PT Antam Tbk dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/2).

Geledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan dokumen catatan penerimaan uang terkait dugaan pungutan liar (Pungli).

Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) investigasi penggunaan anggaran Sirekap KPU RI. Pasalnya banyak masalah pada proses real count.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membantah ada intervensi politik dalam pengusutan dugaan keterlibatan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

KPK memastikan akan memanggil Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020 yang merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.