Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua, Selasa (7/2).
- KPK Pastikan Pendalaman Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Terus Berlanjut
- MAKI Desak KPK Umumkan Identitas 2 Tersangka Korupsi Dana CSR BI
- Kasus Suap Izin PLTU Cirebon, KPK Periksa WN Korsel
"Betul, hari ini ada penggeledahan tim penyidik KPK di Kantor PU Papua," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Selasa siang (7/2).
Ali menjelaskan, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti-bukti pelengkap berkas perkara tersangka Lukas Enembe (LE) selaku Gubernur Papua.
"(Penggeledahan) masih berlangsung. Akan diinfokan perkembangannya," pungkas Ali.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menahan tersangka pemberi suap, yakni Rijatono Lakka (RL) selaku Direktur dan pemegang saham PT Tabi Bangun Papua (TBP). Lukas Enembe disebut telah menerima uang suap Rp 1 miliar dari Rijatono, dan uang Rp 10 miliar sebagai gratifikasi. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Pendalaman Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Terus Berlanjut
- MAKI Desak KPK Umumkan Identitas 2 Tersangka Korupsi Dana CSR BI
- Kasus Suap Izin PLTU Cirebon, KPK Periksa WN Korsel
