Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk tetap mengantisipasi varian baru Covid-19 setelah pemerintah mencabut status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- Mengelola yang Tak Terduga Pasca Pencabutan PPKM
- Pengamat: Pencabutan PPKM Tidak Berdampak Besar Bagi Ekonomi
- Jokowi: Pencabutan PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan
Pencabutan itu harus memperhatikan status PHEIC ('Public Health Emergency of International Concern') dari WHO melalui Percepatan vaksinasi primer lengkap di seluruh provinsi, vaksinasi dosis ke-2 lansia, dan vaksinasi booster.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2).
Selain percepatan vaksinasi, Komisi IX, lanjut Melki juga meminta Menkes memastikan regulasi tes Covid-19 yang dilakukan secara mandiri di masyarakat.
“Selain itu, edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan juga perlu terus digaungkan demi meminimalisir penyebaran virus; dan integrasi prosedur alur perawatan bagi orang yang positif Covid- 19 termasuk bagi yang melakukan tes mandiri,” tegasnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ada dua strategi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Pertama, adalah penggunaan teknologi genome sequencing untuk mengetahui adanya varian baru Covid-19. Sebab, naiknya kasus terkonfirmasi positif bukan disebabkan oleh mobilitas massa, melainkan karena hadirnya varian-varian baru Covid-19.
Strategi kedua, jelas Budi, peningkatan dan penguatan daya tahan tubuh masyarakat Indonesia.
- Wujudkan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi, Wali Kota Eri Kerahkan Nakes di Posyandu
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Terkait Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Seorang WNA Korea Diperiksa KPK
