- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
- Pererat Silaturahmi Pasca Pemilu 2024, DPRD Kota Malang Gelar Ngaji Bareng
INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan.
Ini cukup membuat bangsa ini waswas. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar.
Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan massif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS, dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga.
Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya.
Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres pada 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, massif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan.
Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E.
Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui proyek kriminalisasi. Di memori publik, Formula E dijadikan alat kriminalisasi Anies.
Kenapa? Baca saja majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah.
Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara Rp191 miliar tak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga per meter Rp6,2 juta dibeli Rp17,5 juta. Temuan BPK, ada selisih Rp14,1 juta permeter.
Begitu juga dengan kasus bus Transjakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, enggak ada dua alat bukti dikejar-kejar.
Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu, dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan tampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya tersedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024.
Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan di Pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu, dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu.
Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda.
Satu kata: Cegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi.
Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar.
Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. 
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
