Kejari Surabaya menghentikan 9 kasus tindak pidana umum (pidum). Kesembilan kasus tersebut terdiri dari 5 kasus pencurian dan 4 kasus penganiayaan, yang dihentikan penuntutannya melalui Restorative Justice (RJ).
- DP3A-P2KB Surabaya Ungkap Faktor Penyebab Timbulnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak
- Petugas Keamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Babak Belur Dikeroyok saat Bertugas
- Pendidikan Penganiaya Disorot Netizen
Baca Juga
"Hari ini bertempat di rumah Restorative Justice (RJ) ”Omah Rembug Adhyaksa” Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerap Kota Surabaya telah dilaksanakan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap 9 perkara yang telah berhasil dilakukan penghentian berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice)," terang Kajari Surabaya Joko Budi Darmawan melalui Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jum'at sore (17/3).
Sebelum dilakukan penyerahan SKPP tersebut, beber Putu Arya Wibisana, Jaksa Kejari Surabaya selaku fasilitator telah melaksanakan mediasi dengan melibatkan tersangka beserta keluarganya, korban beserta keluarganya dan tokoh masyarakat yang dilakukan di beberapa rumah Restorative Justice (RJ) ”Omah Rembug Adhyaksa” yang ada di kota Surabaya.
"Dari hasil mediasi tersebut, baik korban maupun tersangka sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan diluar persidangan," jelasnya.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, lanjut Putu Arya Wibisana, hanya berlaku satu kali saja dan untuk pengulangan tindak pidana atau pelaku yang sudah pernah dihukum tidak dapat dihentikan perkaranya dengan mekanisme RJ.
"Diharapkan dengan dihentikannya perkara pidana melalui RJ ini, tersangka dapat bertaubat dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa adanya label atau stigmatisasi sebagai terpidana," tandasnya.
Dari data yang disampaikan, sejak bulan Januari 2023 sampai tanggal 17 Maret 2023, Kejari Surabaya telah menghentikan perkara pidana umum berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 14 (empat belas) perkara, dan pada minggu depan terdapat 12 (dua belas) perkara yang berpotensi dapat dihentikan melalui RJ melalui upaya mediasi oleh Jaksa selaku Fasilitator.
- Pospera Jatim Instruksikan Kader Turun Ke Bawah Menangkan Ganjar Di Pilpres 2024
- 10 Alumni FH UWP Disumpah Sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya
- Peduli Sesama, Polisi Lamongan Rawat Ratusan ODGJ Bersama Istri
