Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso telah beberapa kali melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso.
- Pemkab Bondowoso-Jurnalis Buka Bersama, Pj Bupati Bambang: Perkuat Sinergi
- Gas LPG 3 Kg di Bondowoso Langka dan Harga Meroket, Pj Bupati Gelar Sidak
- Pemkab Bondowoso Gencar Salurkan Bantuan Pangan, Pj Bupati: Tangani Kemiskinan, Kendalikan Inflasi!
Namun bukan terkait mutasi jabatan yang menjadi perbincangan, melainkan adanya calo atau makelar
Terlebih dengan adanya salah satu Apartur Sipil Negara (ASN) yang sudah berseragam PDO, namun yang bersangkutan gagal dilantik.
Bahkan, ada potensi pungutan liar dalam mutasi tersebut. Bentuknya ada bukti transfer sejumlah uang tersebar dari inisial AD yang merupakan salah seorang ASN gagal dilantik ke rekening milik inisial H, rekeningnya diduga sengaja dipinjam oleh oknum inisial A yang diduga merupakan calo mutasi jabatan.
”Saya ada rekaman percakapannya dan bahkan saya ada bukti ditransfer dari rekening siapa ke rekening siapa saya juga tau, siapa bilang mutasi ini kondusif karena memang tidak kondusif alias gaduh,” kata Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (27/3).
Lebih lanjut, Ahmad Dhafir menerangkan, AD itu dijanjikan menjadi camat dan sudah mengenakan seragam PDO, namun gagal dilantik setelah tidak menerima undangan dan disuruh pulang.
Padahal, kata Dhafir, AD sudah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik inisial H yang dipinjam oleh salah seorang berinisial A pengurus harian salah satu partai di Bondowoso.
"Uang yang ditransfer Rp14 juta dari rekening Bank Jatim ke rekening BRI dan dibayar cash sebesar Rp.11 juta," ungkapnya.
Dhafir menyatakan, bahwa adanya dugaan pungli mutasi ASN tersebut membuktikan bahwa mutasi jabatan yang telah dilaksanakan Pemkab Bondowoso itu tidak kondusif.
"Ini membuktikan bahwa teman-teman ASN tidak nyaman bekerja. Saya mewakili rakyat tentu berharap para pimpinan OPD tenang dan fokus bekerja melayani rakyat, tidak dihantui rasa takut karena setiap saat ada mutasi," ujarnya.
Menurutnya, Bupati tidak mampu bekerja sendirian tanpa dibantu oleh Sekda dan jajaranya ke bawah.
"Maka Sekda dan jajaran ke bawah bagaimana dalam bekerja tenang dalam suasana kondusif dengan tidak dihantui rasa was was," pungkasnya. 
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
- Polrestabes Surabaya Tangkap 11 Pelaku Pesta Narkoba
