Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Selasa (11/4).
- Partai Buruh Gelar Aksi di MK Pekan Depan
- Partai Buruh Haram Koalisi dengan Parpol dan Capres Pendukung UU Ciptaker
- Perusahaan Diwanti-wanti Bayar THR Penuh dan Tidak Dicicil
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi hari ini akan melibatkan kurang lebih 500 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Demonstrasi ini merupakan rangkaian aksi rutin yang diselenggarakan setiap hari Selasa.
"Dalam aksi ini, Partai Buruh akan mengusung dua isu. Pertama, tolak omnibus law UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. Sedangkan yang kedua adalah tolak parliamentary threshold yang menciderai demokrasi dan melanggengkan oligarki,” ujar Said Iqbal kepada wartawan.
Terkait dengan penolakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, Said Iqbal menyebut kebijakan ini menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.
"Dalam simulasi, bilamana partai politik dalam Pemilu 2024 mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan bisa tidak lolos parliamentary threshold. Karena meskipun mendapatkan 30 - 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4 persen suara sah nasional," kata Said Iqbal.
Bagi Partai Buruh, perolehan kursi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas sama saja dibajak oleh parpol yang ada di parlemen. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta parliamentary threshold 4 persen yang diterapkan pada Pemilu 2024 dicabut.
- Indeks Risiko Bencana di Jatim Terus Menurun Selama 5 Tahun Terakhir
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Bali United Bantai Persebaya di Hadapan Bonek
