Luhut Minta Harga Pembebasan Lahan Untuk Relokasi Lanud Soewondo Sesuai Audit BPKP

Menko Marves saat Rakor bersama KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan jajaran di kantor Kemenko Marves/Ist
Menko Marves saat Rakor bersama KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan jajaran di kantor Kemenko Marves/Ist

Proses negosiasi pembebasan lahan dengan masyarakat yang terdampak relokasi Lanud Soewondo di Medan jadi salah satu fokus pemerintah saat ini.


Pembebasan lahan ini yang jadi bahasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dalam rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan di ruang rapat Kemenko Marves, Jakarta, Senin (10/4).

Luhut meminta pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. Mengingat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit untuk menentukan hasil terbaik sebagai acuan.

"Pegangan kita nanti dari hasil audit BPKP," kata Luhut dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/4).

Setelah mendapatkan hasil audit, Luhut menyebut harga yang keluar nantinya akan menjadi dasar negosiasi dengan warga yang terdampak.

"Jadi nanti saat rapat final, kita sudah dapatkan ukuran harga untuk negosiasi dengan masyarakat berdasar kepatutan harga,” ujar Luhut.

Selain Marsekal Fadjar, rapat ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Sekjen Kemhan, Sekretaris Menteri BUMN, Kasum TNI, Dirjen Kuathan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Dirjen Perhubungan Udara Kemhub, Deputi Perekonomian Kemenko Perekonomian, dan Walikota Medan.