- Demokrasi Thai dan Posisi Muslim Pattani
- Putin dan Pembakar Alquran
- Jalan Lurus MK dan Gairah Demokrasi Internal Partai
MOMENTUM lebaran Idulfitri 1444 Hijriah benar-benar digunakan untuk anjangsana melakukan halal bihalal. Wabilkhusus para ketua umum partai parlemen. Tak ketinggalan presiden berkuasa, Ir Joko Widodo, sangat aktif mengumpulkan para ketua umum partai koalisi pemerintah, minus Partai Nasdem.
Presiden Jokowi beralasan, Nasdem tak dilibatkan lantaran sudah punya koalisi sendiri. Yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kendati pertemuan Presiden Jokowi dan 6 ketum partai dikemas dalam acara halal bihalal, sesungguhnya acara ini melenceng dari spirit halal bihalal yang digagas pertama oleh Presiden Soekarno. Di mana acara ini digelar sebagai sarana silaturahmi para pimpinan politik yang terlibat konflik.
Bung Karno mengumpulkan semua pimpinan politik di Istana Negara pascalebaran Idulfitri 1367 Hijriah bertepatan dengan Jumat, 6 Agustus 1948 Masehi. Mereka duduk satu meja untuk saling memaafkan dan menghalalkan semua salah dan khilaf satu sama lain.
Istilah halal bihalal ini merupakan sumbang saran dari KH Wahab Hasbullah yang merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebuah istilah Bahasa Arab yang khas Indonesia dan tak ditemukan persepadanan kata dan perwujudannya di negara-negara Arab manapun.
Jadi, jelas semangat halal bihalal Bung Karno itu rekonsiliatif. Saat para tokoh politik bertikai. Ini dipicu oleh hasil perjanjian Renville pada 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Sebuah perjanjian yang merugikan Indonesia. Sebab, wilayah yang diakui sebagai wilayah Indonesia hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang menandatangani perjanjian Indonesia-Belanda dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Australia, dan Belgia). Perjanjian ini berlangsung di atas Kapal Perang Amerika yang bersandar di Teluk Jakarta.
Pasca-Perjanjian Renville itu, banyak kelompok kiri yang tersingkir di kabinet. Amir juga akhirnya diganti Muhammad Hatta pada 29 Januari 1948. Pemecatan Amir ini memicu kekecewaan kelompok kiri Indonesia. Sehingga, mendorong pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 September 1948.
Amir sebagai pimpinan kelompok kiri Indonesia dieksekusi mati oleh pemerintah tanpa pengadilan, lantaran ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa Pemberontakan PKI Madiun yang menewaskan 1.920 orang.
Di antara korban tersebut adalah 17 tokoh yang terdiri dari Kolonel Inf Marhadi, Letkol Wiyono, Insp Pol Suparbak, May Istiklah, RM Sardjono (Patih Madiun), Kiai Husen (Anggota DPRD Kabupaten Madiun), Mohamad (Pegawai Dinas Kesehatan), Abdul Rohman (Asisten Wedono Jiwan), Sosro Diprodjo (Staf PG Rejo Agung), Suharto (Guru Sekolah Pertama Madiun), Sapirin (Guru Sekolah Budi Utomo), Supardi (Wartawan freelance Madiun), Sukadi (Tokoh masyarakat), KH Sidiq, R Charis Bagio (Wedono Kanigoro), KH Barokah Fachrudin (Ulama), dan Maidi Marto Disomo (Agen Polisi).
Uraian di atas menggambarkan, suasana perjuangan dan politik Indonesia yang menjadi latar belakang adanya halal bihalal Presiden Soekarno. Meski tujuannya gagal merekonsiliasi kekuatan politik yang ada. Kelompok kiri Indonesia memilih politik harakiri dengan memberontak pemerintah Soekarno dan mendirikan Negara Republik Indonesia Soviet.
Halal Bihalal Presiden Jokowi sepertinya mengulangi kegagalan Presiden Soekarno. Semangat ingin menyatukan kekuatan politik berbenturan dengan keinginan para elite yang tak ingin Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Keinginan Presiden Jokowi untuk menyatukan Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto dari koalisi partai pemerintah, terkendala oleh simulasi demi simulasi koalisi dan Capres-Cawapres untuk meraih kemenangan.
Presiden Jokowi gagal menyatukan kekuatan politik partai koalisi pemerintah dalam satu poros melawan poros penentang pemerintah. Di internal Istana, ada tiga kekuatan capres. Masing-masing, Ganjar, Prabowo, dan Airlangga Hartarto.
Ketiga poros tersebut terdiri dari koalisi PDIP, Gerindra, dan Golkar, yang tampak tak mau mengalah untuk mengikhlaskan tiket capres pada yang lain. Mereka merasa punya kans yang sama untuk maju dan menang menjadi Presiden 2024-2029.
Sekarang, kritik mulai muncul dari berbagai penjuru. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi sangat kentara sibuk menjadi tim sukses capres Ganjar. Keterlibatannya secara langsung dalam kandidasi presiden, dinilai tak etis. Apalagi, menggunakan istana sebagai "posko pemenangan" capres tertentu.
Menurut Sugeng Prawoto, tokoh sekaliber Surya Paloh dan Luhut Binsar Pandjaitan, risih melihat Presiden Jokowi cawe-cawe dalam menyiapkan penggantinya. Ini membuktikan 10 tahun berkuasa belum merasa cukup sampai-sampai menggunakan pengaruh dan fasilitas kekuasaan untuk memenangkan capres tertentu.
Akhirnya, saya kutipkan warning Bung Karno, "Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".
Penulis adalah Pendiri Eksan Institute
- Demokrasi Thai dan Posisi Muslim Pattani
- Putin dan Pembakar Alquran
- Jalan Lurus MK dan Gairah Demokrasi Internal Partai
