Kado HJKS ke-730, Wali Kota Eri Terima Penyerahan 463 Sertifikat Aset

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan, bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menyertifikasi seluruh aset milik pemkot. 

Terlebih, salah satu parameter penilaian dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sertifikasi aset.

"Alhamdulilah sertifikat tanah yang ada di Kota Surabaya ini sudah semuanya masuk ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sehingga kita tinggal menunggu hasil sertifikat dari BPN," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim di sela resepsi HJKS di halaman Balai Kota Surabaya.

Oleh karenanya, Wali Kota Eri mengaku bersyukur, di momen HJKS ke-730, Pemkot Surabaya menerima kado istimewa berupa penyerahan sertifikasi aset dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II. 

"Semoga di tahun ini semua data (aset Pemkot Surabaya) yang kita masukkan ke BPN sudah tersertifikasi," harapnya.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mencatat, di momen HJKS ke-730 ini, Pemkot Surabaya menerima penyerahan 157 sertifikat aset dari Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I. 

Selain itu, pemkot juga menerima 306 sertifikat aset dari Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II.

"Alhamdulilah di kado Ulang Tahun (Surabaya) yang ke-730 ini ada sekitar 306 (sertifikat aset) dari BPN II dan 157 dari BPN I," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan, bahwa ada sekitar 1000 aset milik Pemkot Surabaya yang sudah diajukan untuk sertifikasi. 

Dari jumlah tersebut, 463 aset di antaranya sudah tersertifikasi dan telah diserahkan Kantor Pertanahan Surabaya I dan II saat resepsi HJKS ke-730. 

"Semoga (semua) bisa selesai di akhir tahun ini, karena BPN yang melakukan (sertifikasi)," tuturnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2023, prioritas pembangunan akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Utamanya melalui Program Padat Karya dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Program Padat Karya dijalankan dengan memanfaatkan aset Pemkot Surabaya dan memprioritaskan para pekerja dari keluarga miskin yang belum bekerja. Pada akhirnya, produk dari Program Padat Karya dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota, untuk tujuan pembangunan Kota Surabaya," ungkapnya.

Hingga hari ini, Wali Kota Eri menyebut, telah didirikan 34 Rumah Padat Karya di 14 kecamatan. 

Sedangkan sampai dengan bulan April 2023, sebanyak 2.822 warga miskin dan pra miskin telah dilibatkan dalam Program Padat Karya dengan penghasilan tertinggi mencapai Rp4.463.000 per orang per bulan.

"Program Padat Karya berbentuk Cafe, Sentra Menjahit, Laundry, Cuci Kendaraan, Perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), Budi Daya Pertanian dan Peternakan, Rumah Maggot hingga Pembuatan Paving menjadi bukti kuat komitmen kita bersama dalam menurunkan persentase warga miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya," pungkasnya.