Area makam Desa Waru Kecamatan Waru Sidoarjo menjadi salah satu yang terdampak pembangunan frontage road (FR).
- Pemkot Surabaya Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini Bersama Bunda Paud
- Banyak Kamar Kosong, Pemkot Minta Warga Surabaya Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri di HAH
- Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Saluran
Saat ini sudah dilakukan pemindahan makam di area tersebut, ada sekitar 96 x 4 meter yang terdampak proyek FR. Namun pengganti area pemakaman tersebut belum ada penggantinya.
Basuki salah satu tokoh masyarakat Desa Waru mengatakan berdasar pada hasil musyawarah desa (Musdes) makam tersebut bisa direlokasi jika sudah ada penggantinya.
Sebab, area pemakaman semakin hari makin sempit. Diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun akan penuh. Butuh pengganti yang sepadan.
“Saat ini makam yang terdampak sudah dipindah ke area yang kosong. Ada sekitar 300 persil makam. Lahan yang tersedia juga semakin sempit. Sedangkan pengganti lahannya belum jelas,” Kata Basuki saat memperlihatkan kondisi area pemakaman yang sudah padat itu, Jumat (2/5).
Ia berharap dan memohon kepada Pemkab Sidoarjo untuk menyediakan lahan pengganti sebelum area pemakaman Desa Waru dibongkar. Karena ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
"Intinya dari warga adalah yang terpenting saat ini disegerakan mencari tanah pengganti," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Anwar dari LPM Desa Waru. Ia mengatakan ada beberapa opsi lahan pengganti. Namun sejauh ini masih belum ada kepastian. Bahkan opsi yang ditawarkan dari warga terindikasi bakal tidak disetujui.
"Ternyata dari sekian yang kita ajukan semua juga ada indikasi ditolak. Mangkanya itu salah satu opsi kita ya di tanah milik Varia Usaha (sebelah selatan makam) dan juga di lahan seberang barat jalan," imbuhnya.
Sementara itu, Nawari, Camat Waru saat dikonfirmasi terpisah menuturkan opsi area makan yang diusulkan warga sudah ditampung Pemkab Sidoarjo.
Tapi untuk memutuskan pergantian area makam tersebut tidak dapat dilakukan serta merta. Masih ada proses yang harus dilalui. Termasuk appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
"Tapi kan memang semua butuh proses, dan mekanismenya tidak bisa langsung tunjuk. Ada KJPP yang menilai dan mengkaji yang nanti hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah," terang Nawari.
Nawari menambahkan, proses penilaian dan pengkajian dari KJPP tersebut belum bisa dipastikan kapan akan turun. Namun dengan tegas ia memastikan pemerintah akan mengganti lahan area terdampak dari FR tersebut.
"Penggantian lahan itu sudah memang tugas pemerintah. Pemerintah tidak akan meninggalkan warga begitu saja. Nantinya bila hasil kajian KJPP turun maka akan disosialisasikan lagi ke warga," pungkasnya.
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
