Masih banyak masalah-masalah birokrasi di Indonesia hari ini. Di antaranya penggunaan anggaran tidak efisien, pengawasan internal masih belum efektif, peraturan perundang-undangan masih terdapat tumpang tindih, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- JPPR: Perguruan Tinggi Harus Berperan Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024
- Beri Motivasi Berwirausaha, Anwar Sadad Ajak Anak Muda Kunjungi MSF di Situbondo
- Mumpung Elektabilitas Tinggi, Apakah Ganjar Berani Berlabuh ke Partai Lain?
Begitu dikatakan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, dalam Kuliah Umum tentang Pembangunan Indonesia pada Executive Program for Young Political Leaders Golkar Institute Angkatan ke-12, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (14/6).
Dalam paparannya, Eko Prasojo menyinggung efek domino dari adanya ASN yang tidak profesional. Akibatnya, terjadi birokrasi yang menyulitkan, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, serta kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan.
"Ekonomi kita nggak akan maju kalau tidak ada reformasi struktural," ujar Eko.
Dikatakan Eko, Indonesia sejatinya mempunyai sumber daya alam yang banyak. Hanya saja, cara mengelolanya yang tidak cukup baik.
“Mengapa banyak negara yang makmur dan beberapa yang lain tidak? Karena sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem, dan kekuatan nilai budaya sudah bisa dihandle dengan baik," tuturnya.
Selanjutnya, Eko menyebut tahun 2024 nanti dapat dijadikan momentum meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi.
"(Tahun) 2024 nanti adalah momentum bagi kita. Buatlah legacy kalau anda dikasih amanah. Legacy itu perubahan fundamental yang bisa dilihat anak cucu kita," pungkasnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Dividen BUMN Tembus Rp81,5 Triliun, Ekonom: Bukti Keberhasilan Restrukturisasi
- Performa Ekonomi Indonesia di Jalur Baik, Jerman Tertarik Untuk jadi Mitra Kerjasama
- Menko Perekonomian Airlangga Klaim Inflasi Makin Terkendali
