Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar beserta jajaran Pemerintah Kota Kediri bergerak cepat menangani isu kelangkaan LPG 3 Kg. Beberapa langkah diambil, seperti hari ini (28/7) Walikota Kediri mengunjungi beberapa pangkalan. Hal ini untuk mengetahui permasalahan dan kondisi sebenarnya terkait dengan LPG 3 Kg.
- Ribuan Warga Jember Ajukan Pindah Pilih ke Luar Daerah di Pemilu 2024, Ada Apa?
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
- Pastikan Keamanan, Kapolda Jatim Tinjau Kawasan JIIPE
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, agar masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan atau _panic buying._ Sebab hal tersebut akan mempengaruhi ketersediaan stok LPG di Kota Kediri.
Selain itu, untuk pembelian LPG dilakukan di pangkalan terdekat. Pemerintah Kota Kediri telah memberikan informasi dimana saja pangkalan pada setiap kelurahan.
"Memang ada beberapa yang ngomong di sini atau di sana tidak ada barangnya. Tapi Insya Allah sebentar lagi ada. Tadi kita sudah ngobrol ke Pertamina untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang ada di Kota Kediri," Kata Walikota kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Jumat (28/7).
Abdullah Abu Bakar juga menerjunkan perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi relawan. Dimana relawan ini diterjunkan ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Kediri. Sehingga akan lebih cepat diketahui permasalahan yang terjadi.
"Kita menghadapi fenomena kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di Kota Kediri dan berbagai kota. Oleh karena itu perwakilan tiap OPD Pemerintah Kota Kediri dipanggil dan dijadikan relawan untuk diterjunkan ke pangkalan yang ada di Kota Kediri," ungkapnya.
Abdullah Abu Bakar meminta agar permasalahan di lapangan terkait LPG 3 Kg ini bisa segera diurai. Gali informasi sedetail mungkin saat sidak ke pangkalan LPG. Apakah memang benar LPG 3 Kg ini sulit, terjadi kelangkaan, persediaannya kurang, atau yang lainnya.
“Saya harus dapat jawaban pasti terkait permasalahan LPG 3 Kg tabung ini. Karena LPG 3 Kg ini adalah subsidi bagi warga tidak mampu,” imbuhnya.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
