Masa jabatan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan habis pada akhir 2023 mendatang.
Menyikapi hal itu, Fraksi Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim mulai mengkaji sejumlah tokoh yang muncul sebagai kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.
- Bahas Pemberlakuan UU HKPD dan Dampaknya Pada Sektor Pajak, Pj Gubernur Adhy Dorong BUMD Tingkatkan PAD Jatim
- Resmikan Gedung Instalasi Rawat Jalan dan Penunjang Terpadu RSUD Husada Prima, Pj Gubernur Adhy: Kini Layanan Kesehatannya Excellent
- Halal Bihalal dan Musda IKA SKMA Jatim, Pj Gubernur Adhy Pastikan Komitmen Pemprov Jatim Terhadap Pelestarian Hutan
"Namun, kami mulai melihat dan analisa para tokoh. Seluruh anggota fraksi mulai memelototi," kata ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait di DPRD Jatim beberapa waktu lalu.
Memang, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, proses pengisian jabatan Pj memang bisa berasal dari usulan Menteri dan DPRD setempat.
Masing-masing maksimal tiga nama. Nantinya, pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Gus Fawait menilai pengisian Pj Gubernur Jatim merupakan pekerjaan yang berat. Dengan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penopang penting nasional, dibutuhkan sosok Pj yang cakap. Belum lagi, kinerja Khofifah sebagai gubernur yang dinilainya sudah baik.
Misalnya ditinjau dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melampaui capaian nasional maupun segudang prestasi yang diraih oleh Khofifah selama ini maupun . Memang ada beberapa persoalan misalnya kemiskinan yang merupakan problem klasik untuk terus dilakukan upaya pengentasan.
Sehingga, dari kacamata itu, Fraksi Gerindra menilai dibutuhkan sosok mumpuni untuk menjadi Pj Gubernur.
Disisi lain, pengisian jabatan Pj Gubernur ini menjadi tantangan lantaran bakal menghadapi tahun politik yang akan berlangsung serentak di tahun 2024. Pada situasi ini, stabilitas sosial politik dan sebagainya menjadi tantangan bersama. Apalagi, stabilitas akan juga berpengaruh pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih Jawa Timur dinilai merupakan wajah penting nasional. Fawait menyadari jabatan Pj memang hanya sementara. Namun, tak bisa diabaikan bahwa jabatan ini akan menjadi kunci untuk keberlangsungan pemerintahan hingga ada hasil Pilgub Jatim mendatang.
"Kita akan minta masukan berbagai pihak. Kita butuh sosok Pj yang kompeten, kuat dan menjadi penyambung pemerintah pusat hingga daerah," tandas Gus Fawait yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim.
Hingga saat ini, Gus Fawait menegaskan belum ada nama yang mengerucut dari pantauan pihaknya. Karena, masukan dari berbagai pihak masih terus dihimpun. Seluruh masukan yang diterima bakal dibahas dan diukur berdasarkan kriteria yang sudah menjadi ketentuan. "Semua masukan kita tampung," ungkapnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim HM Rofiq sependapat jika stabilitas sosial, politik dan sebagainya bakal menjadi tantangan bersama di tahun politik mendatang. Sehingga, dia juga berpandangan bahwa pengisian jabatan Pj dengan memilih tokoh yang berkompeten bukan urusan gampang. "Di tahun politik stabilitasi di seluruh sektor memang menjadi tantangan bersama," tandasnya.
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Wali Kota Eri Cahyadi: Wujud Transparansi Pelayanan
