Wali Kota Malang, H Sutiaji menegaskan penanganan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah bentuk komitmen.
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
Demikian disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Kota Malang bertema Kesetiakawanan Sosial yang Kolaboratif Demi Terwujudnya Kota Malang Bermartabat.
Kegiatan itu digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang.
" Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial menjadi komitmen yang secara konsisten diterjemahkan nyata, dalam misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Meski lima tahun terakhir diterpa badai pandemi, kita mampu menebarkan kebaikan-kebaikan yang turut menyejahterakan masyarakat Kota Malang," ujarnya di Gedung Malang Creative Center (MCC), Rabu (6/9).
Dia juga mengucapkan terimakasih terhadap ASN yang sudah mengabdi untuk masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan pengabdian panjenengan semua. Insyaallah berbuat baik pada orang lain, sejatinya adalah berbuat baik pada diri kita sendiri,” ungkap H Sutiaji.
Menurut H Sutiaji, pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan dalam penanganan masalah-masalah sosial.
"Pilar-pilar sosial terdiri dari Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Werda dan ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kota Malang. Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)," jelasnya.
Dia menyampaikan, terjadi penurunan terhadap angka kemiskinan di Kota Malang.
"Kita bersama-sama berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang. Tingkat kemiskinan Kota Malang pada tahun 2022 terendah se-Jatim, pada angka 4,73 persen. Di mana angka ini turun 0,25 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 4,62 persen. Ini jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jatim, yang mencapai 10,38 persen pada tahun 2022," tandasnya.
"Yang mana, ini menjadi indikasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pascapandemi yang dilakukan secara kolaboratif lintas perangkat daerah. Pengarusutamaan aspirasi kelompok rentan secara konsisten diperjuangkan bersama. Seperti melalui Musrenbang Tematik Perempuan, Musrenbang Tematik Lansia, Musrenbang Tematik Anak, dan Musrenbang Tematik Disabilitas," paparnya.
Dia menuturkan, dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial akurasi data sangatlah penting. Tujuannya adalah program dan kegiatan semakin tepat sasaran.
"Kemajuan pendataan kesejahteraan sosial menjadi modal penting. Di mana pemutakhiran data bansos menjadi komitmen dan atensi bersama KPK, Kemensos, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya. Inovasi luar biasanya lahir Kota Malang yaitu melalui aplikasi Samgepunbasa (Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Masyarakat). Untuk itu, teruslah hadir bersinergi dan berinovasi," pungkasnya.[adv] 
- Bangkitkan Nasionalisme Santri, Pesantren di Tuban Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
- Terpidana Dominggus Ditangkap di Kos-kosan di Bekasi Usai 9 Tahun Buron
