Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Aufa Zhafiri mengkritisi pembahasan P-APBD 2023.
Mereka berharap, pembahasan P-APBD tidak menabrak aturan, sehingga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- Gerindra Tetapkan Gus Fawait Bacabup Jember
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
“Kami mengingatkan, bahwa proses yang tidak tepat bisa mengakibatkan pelaksanaan yang salah di kemudian hari,” tegas Aufa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim pada Senin (11/9/2023).
Dia menawarkan solusi Jika yang benar adalah Nota Keuangan Gubernur maka perlu rapat bersama lagi TAPD dan Banggar untuk melakukan Amandemen KUA PPAS yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Gubernur dgn DPRD tentang Penambahan/Perubahan Belanja Daerah.
Namun jika yg benar adalah kesepakatan KUA PPAS maka Gubernur harus melakukan Perubahan Nota Keuangan.
“Jika tetap dilanjut dengan menerobos aturan monggo, cuman kami fraksi gerindra bilang Gak bahaya tha?,” tambahnya.
Aufa menilai, jawaban dari surat Gubernur atas masukan TAPD tidak menjawab surat banggar DPRD Jatim. Dikarenakan, bersifat apologi. Mengapa setelah ditemukan inkonsistensi baru berdalih.
“Dalih pergeseran anggaran oleh gubernur sebenarnya masih pada tahapan pembahasan KUA PPAS Perubahan bukan pada Tahapan pengajuan Raperda PAPBD 2023,” terang Aufa.
Norma Hukum perubahan KUA PPAS diluar kesepakatan berupa usulan gubernur atau DPRD itu norma APBD induk bukan norma PAPBD. Lebih baik dikonsultasikan ke mendagri sebagai pemilik tafsir tunggal PMDN 77 2020.
“Menurut pendapat saya pergeseran anggaran penyertaan modal dari semula di pembiayaan bergeser ke pos belanja tidak termasuk kriteria mendesak.
Seharusnya, eksekutif tidak melegal formilkan dulu dalam bentuk perda penyertaan modal.
“Disana tidak mendesaknya, kalau mendesak pasti akan menyelesaikan payung hukum perda penyertaan modal dulu sebelum tahapan apbd/ papbd berjalan, tapi ini justru dipaksakan, disiapkan anggaran padahal Perdanya belum ada,” sebut Aufa.
Hal ini semua menunjukkan ketidakcakapan TAPD yang dipimpin sekda untuk belajar proses RAPBD dengan baik.
“Atau memang mereka nekat mau "nerobos" aturan kalau itu kasian gubernur dong,” tegasnya.
Aufa kembali mengingatkan, apa yang pernah disampaikan dalam seminar di DPRD Jatim bersama BPKP dan KPK beberapa waktu patut diperhatikan. Karena bukan tidak mungkin, sebuah kesalahan semacam ini rawan dipantau KPK.
“Setiap proses yang salah akan membuat pelaksanaan salah dan hasilnya bisa bermasalah,” ingatnya.
Karena rangkaian pembahasan sejak KUA PPAS itu akan di break down sampai Rencaka Kerja dan Anggaran (RKA) di tiap OPD.
Untuk diketahui, perbedaan angka pada Belanja Daerah P-APBD Jatim 2023 dimulai dari Rapat Banggar dan TAPD Pemprov Jatim di Sidoarjo pertengahan Agustus 2023 dibuktikan dengan hasil notulensi rapat bahwa Belanja Daerah sebesar Rp.34,78 triliun. Tahap berikutnya adalah
Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS tanggal 16 Agustus 2023 bahwa Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp35,129 Triliun. Kemudian, terjadi perubahan lagi dalam Nota Keuangan Raperda P.APBD 2023 yang dibacakan Gubernur Khofifah di Sidang Paripurna, bahwa Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp35,232 Triliun.
Ini artinya telah telah terjadi dua kali perubahan angka Belanja Daerah sepihak oleh TAPD Pemprov Jatim tanpa sepengetahuan DPRD Jatim. Yakni perubahan angka saat penandatangan KUA PPAS dan Perubahan dalam dokumen Nota Keuangan Gubernur Jumat lalu (8/9/2023).
- Pemprov Jatim Raih 9 Kali WTP, Sri Untari: Prestasi Bagus Karena Kerja OPD
- Ketua Komisi A DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pemprov Raih Predikat WTP Untuk Kesembilan Kali
- Pemprov-Kab/Kota Se-Jatim Raih WTP 2 Tahun Beruntun, Pj Gubernur Adhy: Motivasi Terus Tingkatkan Kinerja
