Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.
- Soal Rempang, Menteri Bahlil dan Panglima TNI Didesak Mundur
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
“Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," tegasnya.
Jokowi yakin rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung.
Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.
“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.
Dalam hal ini, Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.
Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.
“Masa urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Soal Rempang, Menteri Bahlil dan Panglima TNI Didesak Mundur
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
