Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang permasalahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tengah menuai polemik di masyarakat. Tepatnya saat mantan Walikota Solo itu bertanya, mengapa urusan Rempang harus sampai ke presiden.
- Soal Rempang, Menteri Bahlil dan Panglima TNI Didesak Mundur
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengomentari pernyataan itu secara satire. Katanya, urusan bentrokan warga karena adanya penggusuran imbas investasi asing, memang bukan domain presiden. Cukup perangkat pembantu presiden yang menuntaskan permasalahan tersebut.
Sementara yang menjadi urusan pokok presiden adalah pencitraan hingga melempar kaos ke rakyat.
“Urusan presiden itu pencitraan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop di pasar dan lempar-lempar kaos ke rakyat. Yang penting dan strategis, itu harusnya jadi urusan para pembantu presiden,” sindirnya lewat akun media sosial X sebagaimana dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/9).
Saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9), Presiden Jokowi mengingatkan jajaran untuk tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat saat menyelesaikan sengketa lahan.
Dia yakin, rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN).
Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung. Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.
“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.
Jokowi lantas mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.
Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.
“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya.
- Soal Rempang, Menteri Bahlil dan Panglima TNI Didesak Mundur
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
