Keterlaluan, Ada BUMN yang Masih Punya Utang Proyek Pembangunan Jalan Tol 2016

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Persoalan yang membelit BUMN harus segera diselesaikan sepenuhnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh terhadap BUMN, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya.


Ditemui dalam acara "1.000 Manusia Bercerita" dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10), Erick menjawab seputar kabar mengenai utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik Jusuf Kalla (JK), PT Bukaka Teknik Utama, yang jumlahnya mencapai Rp 300 miliar.

Ia mengatakan, utang tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri BUMN. Utang terjadi untuk pembangunan proyek lama, katanya, tanpa merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud.

Iya juga memaparkan ada perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol pada 2016.

"Ada juga BUMN yang korup, makanya, oknum kita penjarahin seperti Jiwasraya, Asabri, ataupun isu-isu yang di karya-karya. Tapi itu bukan situasi mencerminkan hari ini, kebanyakan (kasus) lama, ada pembangunan jalan tol 2016 belum dibayar, itu kan keterlaluan," kata Erick kepada wartawan.

Erick berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut satu persatu dan melakukan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN sebagaimana kesepakatan bersama Komisi VI DPR RI.

"Saya akan perhatian (permasalahan utang dengan JK). Waktu itu saya sampai bilang sama Komisi VI DPR, ayo sama-sama kita panggil direksi-direksi yang dulu merampok uang BUMN dan juga menyakiti rakyat," ujar Erick dimuat Kantor Berita Politik RMOL.

Ia juga akan membalikkan anggapan bahwa BUMN memiliki banyak utang. Faktanya, modal BUMN saat ini mencapai Rp 3.200 triliun, jauh lebih besar dari utangnya yang sebesar Rp 1.600 triliun.

BUMN saat ini juga memiliki laba hingga Rp 250 triliun dan mampu memberikan dividen hingga Rp 80 triliun kepada negara.