Dalam rangka meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bersama dengan Bank Jatim dan BNI meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- Harga Berangsur Stabil, Pemkab Kediri Pastikan Ketersediaan Stok Cabai Aman
- Pemkab Kediri Targetkan Pedagang Tempati TPPS Maksimal 17 Maret
- Awali Hari Jadi ke-1220, Pemkab Kediri Ambil Air dari Tujuh Sumber yang Syarat Filosofi
Bertempat di Pendopo Panjalu Kabupaten Kediri, acara launching tersebut dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin pada Rabu (25/10/2023).
Dalam sambutannya, Zulhelfi sangat bersyukur karena kerja sama yang terus dijalin oleh Bank Jatim dengan Pemkab Kediri selama ini terus membuahkan hasil. Terutama dalam hal dunia keuangan pemerintah yang sedang berkembang.
”Peluncuran KKPD Kabupaten Kediri ini dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas alat pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Zulhelfi memaparkan, KKPD hasil kolaborasi antara Bank Jatim dengan BNI tersebut digunakan sebagai kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.
Atas hal tersebut, Bank Jatim berharap dengan penggunaan KKPD di Kabupaten Kediri dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan satuan kerja, meningkatkan keamanan, mengurangi potensi fraud, dan meminimalisir penggunaan uang tunai.
”Kami juga berharap dapat terus bersinergi dan berkomitmen dalam memberikan support untuk berbagai program kerja yang dilakukan oleh Pemkab Kediri selaku shareholders. Semoga Bank Jatim dapat senantiasa menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemkab Kediri serta pelayanan kami dapat terus bermanfaat bagi nasabah, khususnya masyarakat Kediri,” ungkap Zulhelfi.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan bahwa dengan diterapkannya KKPD di Kabupaten Kediri sangat berkesinambungan dengan semangat Pemkab untuk melakukan transaksi non tunai.
”Besar harapan kami dengan adanya KKPD dapat mengoptimalisasi peningkatan PAD yang mungkin tadinya tidak terdeteksi jadi bisa terdeteksi. KKPD juga dapat mempermudah transaksi Pemkab dan sekaligus bisa mempercepat perputaran ekonomi. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya. (Yul) 
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
- KPU Jember Terima Berkas 638 Calon PPK, Ratusan Peserta Gugur
