Pengganggaran renovasi Rumah Dinas (Rumdin) yang di tempati Bupati Malang H.M. Sanusi yang berada di Jalan Gede, Kota Malang mencapai miliaran dalam kurun waktu tiga tahun ini mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa.
- Pendekatan Aglomerasi, Angkutan Umum Mojokerto-Batu Via Cangar Beroperasi
- Dukung Pelaksanaan KTT ASEAN, Pelindo Siagakan Kapal Tunda Jayanegara 306 di Pelabuhan Labuhan Bajo
- Para Pengungsi Rohingya Terus Berdatangan di Aceh Timur
Renovasi Rumdin yang dimulai semenjak tahun 2021 saat Pandemi Covid-19 hingga di tahun 2023 itu, dinilai pemborosan anggaran oleh Koordinator LSM ProDesa, Achmad Khoesaeri.
"Kalau kita baca niatnya si sepakat-sepakat saja. Bahwa Bupati menginginkan Rumdin dipakai untuk hunian dan sekaligus tempat kerja, ya itu tidak apa-apa, tujuannya bisa mengefisiensi kinerja beliau. Hanya saja, sebelum Rumdin yang di Jalan Gede disulap. Bupati kan sudah punya Rumdin yang berada di area Pendopo Peringgitan, Jalan Agus Salim, Kota Malang. Lalu bagaimana nasib Rumdin yang di berada pendopo kota itu," ujarnya melalui telepon selulernya, Minggu (10/12).
"Nah itu namanya buang-buang duit. Artinya pemborosan. Jadi pemborosannya bukan hanya di pembangunannya sekarang loh. Akan tetapi, ke depan tiap tahun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang harus memberikan biaya perawatan di sejumlah Rumdin. Kan setelah rumah dibangun, trus tidak mungkin didiamkan saja, tapi setiap tahun akan muncul anggaran rutin untuk perawatannya," imbuhnya.
Bahkan, pria yang biasanya dipanggil Khoesaeri itu turut berkomentar terhadap penyataan dari DPKPCK (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya) Kabupaten Malang sebelumnya, yang mengatakan bahwa merenovasi atau merehab Rumdin adalah hal yang mendesak untuk menunjang kinerja Bupati Malang.
"Kalau dikatakan mendesak tidak juga. Mendesak untuk apa? Kalau memang rumah dinas Bupati itu tempatnya di lereng Gunung Arjuna atau lereng Gunung Semeru mungkin bisa dikatakan mendesak. Kantor Bupati yang berada di Jalan K.H. Agus Salim kan berdekatan sama-sama di wilayah Kota Malang dengan Rumdin yang saat ini di tempati Bupati. Hanya berjarak beberapa kilometer," tandasnya.
"Jadi, apabila dikatakan mendesak, ya tidak mendesak. Berapa lama si waktunya yang dibutuhkan Bupati. Ya kalau kita rakyat biasa, ketika mau jalan ternyata macet di kota malang, tentu menjadi lama. Nah, kalau Bupati kan seorang kepala daerah punya Patwal (Patroli Pengamanan Lalu Lintas). Itu merupakan hak seorang kepala daerah meminta hak istimewah untuk lewat," tambahnya.
Masih kata Khoesaeri, pada akhir-akhir ini beberapa anggaran di hampir semua dinas mengalami pemangkasan anggaran, banyak proyek-proyek seperti infrastruktur bersentuhan dengan masyarakat juga berpengaruh. Maka merenovasi Rumdin Bupati adalah merugikan rakyat.
"Jangan banyak rencana-rencana anggaran yang diboroskan. Seperti yang kita ketahui, kemarin-kemarin juga banyak dipotong untuk penanganan Pandemi Covid-19. Namun, sekarang ketika Pandemi sudah tidak ada, dipotong lagi untuk mendampingi Pemilu (Pemilihan Umum) tahun depan. Banyak sekali tugas-tugas di luar rencana, sehingga harus banyak yang dilakukan pemotongan, yang rugi itu sebenarnya kan masyarakat," tegasnya.
"Karena potongan itu terlalu banyak, akhirnya banyak infrastruktur yang tidak dikerjakan. Padahal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik menunjang perekonomian maupun kesejahteraan rakyat. Dari pada berboros-borosan begitu. Bermiliar-miliar merenovasi Rumdin Bupati dan anggarannya trus tidak selesai-selesai. Bisa saja di tahun depan dianggarkan lagi, entah buat apa. Mungkin untuk penambahan fasilitas-fasiltas lain, misalnya kamar mandinya kurang minta ditambahi lagi atau apalah," lanjutnya.
Ia juga menanggapi pernyataan dari Dinas PKPCK, terkait Bupati Malang tidak menempati Rumdin di Jalan K.H. Agus Salim Pendopo Agung Kota Malang dikarenakan ingin menjaga keutuhan dari bangunan cagar budaya.
"Kalau menjadi cagar budaya kami sepakat, bahwa kami ikut memperjuangkan. Tujuan pendopo di Kota Malang itu kami perjuangkan menjadi bangunan cagar budaya, ketika tidak digunakan lagi agar tidak dijual, atau dihapus atau berubah bangunannya. Meski menjadi cagar budaya kan masih bisa dipakai, asalkan tidak berubah bentuk," jelasnya.
"Mulai zamannya Pak Rendra Bupati dulu sudah cagar budaya. Jadi, ketika membangun rumah dinas di Pendopo Kepanjen, beberapa bulan kemudian keluar cagar budaya. Dan salah satu cagar budaya ya rumah dinas itu. Dulu Pak Rendra juga menempati kok. Tapi sekarang kok tidak? Kok malah menempati Rumah Dinas yang seharusnya diperuntukkan Wakil Bupati Malang. Kemudian Wabup dikontrakkan namun tidak ditempati. Dari pada Wabup kontrak, mending Rumdin Bupati yang di peringgitan ditempati wabup saja," tambahnya.
Renovasi Rumdin Bupati di tahun 2023 ini, disebutkan juga peruntukkannya salah satunya untuk membuat mushollah baru. Sedangkan mushollah sudah ada di Rumah Dinas Bupati.
"Kan mushollah nya sudah ada. Mushollah segitu itu di desa sudah besar sekali kalau di kampung saya. Jadi mushollah berapa itu," pungkasnya Khoesaeri.
ikuti update rmoljatim di google news
