DPP PDIP meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu 2024 yang disebutkan mengalami peningkatan signifikan.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
Permintaan itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).
“Kami minta PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga semuanya jadi jelas,” pintanya.
PDIP dan Parpol pendukung serta pengusung Ganjar-Mahfud, kata dia, sangat menerapkan asas gotong-royong dalam kerja-kerja pemenangan di Pemilu 2024.
“Saat ini pun pemenangan Ganjar-Mahfud dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak,” tandasnya.
Dicontohkan Hasto, saat baliho-baliho Ganjar-Mahfud dirusak dan disabotase pihak-pihak tak bertanggung jawab, para pendukung secara sukarela patungan dan memasang kembali.
“Rakyat yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan berkaitan proses Pemilu.
"Transaksi terkait Pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," ungkap Ivan, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Menurut Ivan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal RKDK itu seharusnya jadi tempat penampungan dana kampanye.
"Kami beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK itu rekening khusus dana kampanye, harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, tapi tidak bergerak transaksinya, yang bergerak justru pihak-pihak lainnya," katanya.
Dia menduga ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu ia mempertanyakan, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
