PPATK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya 36,67 persen uang Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk kantong ASN dan politisi sebagai dasar untuk dilakukan penyelidikan.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta agar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana dari asing ke bendahara umum Parpol diungkap secara jelas.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada anggaran proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke elite politik dan aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp195 miliar. Itu diindikasikan penggunaannya untuk pemenangan Pemilu 2024.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar temuan duit Rp195 miliar dari luar negeri diduga mengalir ke bendahara umum parpol. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,67 persen anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk kantong pribadi Aparatur Sipil Negara atau ASN dan politikus. 

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik (Parpol) disikapi Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam daftar calon tetap (DCT) sebagai calon legislatif (caleg) di KPU RI.

Aliran dana janggal yang mengalir ke peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024, disebut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), berasal dari kegiatan usaha ilegal.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat bicara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi janggal hingga ratusan miliar dalam rekening bendahara partai politik.

Peran Sentra Gerakan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diragukan, terutama untuk mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal partai politik (parpol).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima data-data transaksi janggal hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data itu memuat aliran dana ke bendahara partai politik (parpol).

DPP PDIP meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu 2024 yang disebutkan mengalami peningkatan signifikan.

Temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal pada kampanye Pemilu 2024 telah diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menandatangani MoU dalam rangka melakukan pencegahan aliran dana yang tidak wajar, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/12).

Sebanyak 16 orang yang tengah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan transaksi mencurigakan dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK mayoritas berasal dari pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).