Indonesia Butuh Green Diplomacy

Founder dan President Commissioner VKTR, Anindya Bakrie/Ist
Founder dan President Commissioner VKTR, Anindya Bakrie/Ist

Kebijakan diplomasi hijau atau green diplomacy sangat diperlukan di saat potensi biodiversitas atau keanekaragaman hayati darat dan laut Indonesia sangat tinggi. 


“Dalam Forum COP 28 yang saya hadiri, nilai investasi dekarbonisasi Indonesia saya hitung bisa mencapai 1 triliun dolar AS, sangat besar,” kata Founder dan President Commissioner VKTR, Anindya Bakrie dalam diskusi bertema Green and Blue Energy: Big Push for the Future di Jakarta, Selasa (9/1).

Nilai investasi tersebut, kata dia seharusnya digunakan untuk hilirisasi tidak hanya nikel, tetapi juga sumber daya seperti tembaga dan lain-lain sehingga bermanfaat meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.

“Dan sumber-sumber energi baru tersebut kebanyakan berada di Indonesia Timur sehingga kebijakan hilirisasi akan memeratakan pembangunan kita,” jelas Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia.

Selain Anindya, diskusi tersebut turut menghadirkan beberapa pembicara, antara lain founder dan Chairman Discordia Khalid Zabidi, peneliti senior BRIN Zulkaida Akbar, dan Executive Vice President PLN, Aditya Syarief Darmasetiawan.

Chairman Discordia Khalid Zabidi mengatakan, diskusi tersebut dimaksudkan sebagai wadah alumni-alumni muda ITB untuk menyampaikan gagasan dengan cara berbeda pendapat, berselisih dan bertengkar, tentunya dengan cara adu pikiran yang baru.

“Diskusi kali ini bertema transisi energi fosil menuju green and blue energy yang potensinya berlimpah di Indonesia. Kuncinya adalah proses hilirisasi yang perlu diberi dorongan kuat atau 'Big Push' untuk mewujudkan ketahanan energi,” kata Khalid sebagaimana diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.