Agenda Paku Integritas bagi pasangan Capres-Cawapres berlangsung Rabu malam (17/1). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan materi yang akan dibahas pada forum itu.
- Sejumlah Elemen Masyarakat Sidoarjo Desak KPK Jemput Paksa Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- KPK Limpahkan Berkas Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suami Hasan Aminudin ke Lapas Porong
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, mengatakan, Paku Integritas yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, diperuntukkan tiga pasangan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui pendekatan pendidikan antikorupsi, KPK memberi pembekalan integritas atau penguatan integritas untuk para penyelenggara negara yang berintegritas," kata Ipi kepada wartawan, Selasa (16/1).
Konsep Paku Integritas yang telah dilaksanakan 33 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebelumnya, kata Ipi, dilaksanakan dua tahap, yakni executive briefing dan Diklat. Khusus untuk pasangan Capres-Cawapres tidak ada Diklat.
"Insya Allah hari Rabu (17/1), usai Magrib, sekitar pukul 19.00-21.30 WIB," tambahnya.
Kegiatan utama acara itu adalah menyampaikan update tentang informasi dan data terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, juga tentang KPK secara kelembagaan, agar terbangun pemahaman yang sama tentang masa depan pemberantasan korupsi.
"Kami ingin berdiskusi bagaimana upaya penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang," tuturnya.
KPK juga ingin memperkuat komitmen pasangan Capres-Cawapres terkait pemberantasan korupsi, dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Posisi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, kata dia, dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), skor Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan lainnya.
"Data-data itu yang akan kami sampaikan. Harapannya, dapat menjadi momentum berdiskusi merumuskan masa depan upaya pemberantasan korupsi ke depan," jelasnya.
Menurutnya, Indonesia juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah, masih ada ketentuan yang belum diregulasikan atas Konvensi Antikorupsi PBB.
"Ini yang kami harapkan bisa didorong pasangan Capres-Cawapres yang kelak menjadi kepala negara, pemimpin tertinggi dalam upaya pemberantasan korupsi kita ke depan," katanya.
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Wali Kota Eri Cahyadi: Wujud Transparansi Pelayanan
