Sebanyak 14.846 pemilih pemula di Kota Bandung masih belum melakukan perekaman KTP-elektronik. Padahal proses pemilihan dalam Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti hanya kurang dari satu bulan lagi.
- Bawaslu Kota Madiun Ajak Elemen Masyarakat untuk Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu 2024
- KPU Jatim Tingkatkan Partisipasi Terhadap Pemilih Pemula
- Ganjar Sebut Pemilih Pemula Lebih Tertarik Gimik Politik
Sebagaimana dikatakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Zamzam Nurzaman Hanafi, proses perekaman KTP-el bagi pemilih pemula telah dilakukan sejak Oktober 2023 di 33 sekolah. Namun, ia mengakui hasilnya belum optimal.
"Kita mencapai perekaman 1.799 orang. Sampai 17 Januari 2024, ada 2.718 pemilih pemula yang sudah dilakukan perekaman KTP-el. Targetnya bisa mencapai 17.564 jiwa, berarti sisanya masih ada 14.846 jiwa sampai 14 Februari 2024," beber Zamzam, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/1).
Ditambahkan Zamzam, pihaknya akan melakukan jemput bola untuk mencapai target tersebut, termasuk bagi siswa yang bersekolah di luar Kota Bandung.
Zamzam menerangkan, dari target 14.846 jiwa, ada 11.808 yang bersekolah di Kota Bandung. Sementara di luar Bandung, ada 3.249 siswa dengan rincian 2.671 jiwa di Jawa Barat, dan 485 di luar provinsi.
"Kita punya sisa 29 hari saja. Kalau weekend tetap beroperasi berarti per hari harus merekam 512 jiwa. Tapi kalau Sabtu Minggu libur, per hari harus merekam 990 jiwa," paparnya.
Oleh karena itu, jika perekaman dibagi ke 30 kecamatan se-Kota Bandung, berarti tiap kecamatan harus bisa merekam 30 jiwa per hari.
"Jumlah ini bahkan bisa lebih sedikit lagi karena para petugas bisa manfaatkan enam gerai kami. Ada lima mobile mapeling yang bisa diaktifkan juga untuk membantu percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula di Kota Bandung," pungkasnya.
- Bawaslu Kota Madiun Ajak Elemen Masyarakat untuk Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu 2024
- KPU Jatim Tingkatkan Partisipasi Terhadap Pemilih Pemula
- Ganjar Sebut Pemilih Pemula Lebih Tertarik Gimik Politik
