Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak IMIN Kembali Bertandang Ke Jember. Dalam momentum acara kampanye dialogis, yang dikemas dengan acara slepet Imin ini, ketua umum DPP PKB ini, dihujani berbagai pertanyaan mulai soal ijin tambang, tentang Demokrasi hingga fenomena Profesor atau guru besar dari Universitas terkemuka di Indonesia yang turun Gunung memberikan kritik Terhadap Pemerintahan Joko Widodo.
- Profesor Wuye Resmi Dikukuhkan Sebagai Guru besar Ilmu Fitopatologi Fakultas Pertanian Unmer Madiun
- Tamil Selvan Tuding Gerakan Para Guru Besar Partisan
- Tingkatkan Daya Saing Penelitian, ITS Kukuhkan 6 Profesor Baru
"Kalau ada guru besar, turun ini bertanda ada bahaya," ucap pria yang biasa disapa Gus Muhaimin di hadapan ratusan generasi melenial, di Kota Cinema Mall Jember, Sabtu ( 3/2) malam.
Para guru besar, para dosen di perguruan negeri terkemuka sudah mulai bergerak, seperti Universitas Gajah Mada ( UGM). Pihaknya juga menunggu langkah dua kampus unggulan Jember juga melakukan hal yang sama seperti UGM beberapa waktu yang lalu.
Dalam kesempatan tersebut, awalnya cak Imin mengaku kagum dengan suasana kampus selama lima tahun terakhir terlihat adem ayem.
"Tetapi ternyata tidak, saat suasana negara agak mengkhawatirkan, rupanya mereka turun. Kita tunggu saja Unej (Universitas Jember), UIN (Universitas Islam Negeri) Jember juga bisa berbuat yang sama," katanya.
Dijelaskan cak Imin, adanya perguruan tinggi yang melayangkan kritik pedas terhadap pemerintah tersebut adalah peringatan agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024.
Dia berharap keritikan itu, bisa menyadarkan beliau-beliau itu, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan kroni-kroninya dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, supaya demokrasi tetap terpelihara, maka seorang penguasa harus konsisten mentaati nilai-nilai konstitusi dan Undang-undang.
Taat terhadap konstitusi berarti taat terhadap demokrasi, keadilan dan kebebasan.
"Kami berkomitmen dengan Anies Rasyid Baswedan, akan tetap memelihara demokrasi jika menang pada Pilpres 2024. Yakni akan menjamin kebebasan berserikat, berpendapat dan berkelompok seluas-luasnya, agar masyarakat bisa mewarnai pembangunan nasional," terangnya.
Sebelumnya, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi yang dibacakan Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu ( 31/1) lalu.
Para akademisi UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara selama dipimpin Joko Widodo, di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM, mendesak,dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Setelah itu, kemudian disusul sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyampaikan petisi.
- Cak Imin Beri Pembekalan Terhadap Lima Kandidat Bacakada Gresik 2024
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
