KPU RI Dijatuhi Sanksi Etik Gegara Terima Pendaftaran Cawapres Gibran, Akademisi Unmuh Jember: Pertanda Awal Tak Baik bagi Demokrasi

"Jika memulai pencalonan saja menabrak etika, maka kedepan ada indikasi akan menabrak etika-etika lainnya," kata Hary B Cahyo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (7/2).

Ia menjelaskan, pelanggaran etik atau etika tidak legal formal. Karena pelanggaran itu hanya berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa. 

"Jika menabrak etika, sama saja dengan  menabrak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang dibangun oleh para pendiri republik ini," terangnya.

Hery menjelaskan tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Namun jika dari awal ada etika ditabrak, maka kedepan ada indikasi ada tabrakan dengan nilai yang lain.

Hal ini kata dia yang perlu diluruskan supaya semua pihak menghargai etika dan moral yang ada di negeri tercinta ini.

Menurut dia, putussn pelanggaran etik itu tidak akan berdampak hukum apapun terhadap pelaku. Karena sidang pelanggaran etik itu sifatnya pengadilan budaya. 

"Pengadilan budaya yang menghakimi adalah budaya, karena ranahnya pengadilan budaya, produk budaya, nilai-nilai peradaban bangsa," katanya.

Ia menegaskan, jika dari awal tidak baik seperti ini, maka hasilnya juga kurang baik.

"Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula, jika tidak maka percuma, hasilnya tidak baik," tegasnya.

Sebelumnya, DKPP memberi sanksi kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan sejumlah anggota KPU karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, pada Senin (5/2) lalu.

Sanksi yang diberikan berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, ada enam anggota KPU yang mendapat sanksi yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap. Sanksi tersebut berdasarkan empat laporan yang diajukan ke DKPP.

DKPP menilai ketua dan anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Padahal saat itu peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun.