Masih banyak persoalan di Pertamina hingga kasus dugaan korupsi, diharapkan untuk tidak memaksakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk sebagai Kepala Otorita Ibukota Negara (IKN).
- Kabarnya Anies Dilaporkan Soal Kerumunan Tanah Abang, Lieus Sungkharisma: Pelapor Kurang Kerjaan, Logikanya Di Mana?
- Negara Lain Tunda Pemilu Maksimal 75 Hari sedangkan Indonesia Dua Tahun, Jokowi Mau Apa?
- Kaesang Gabung PSI, Ini Bentuk Perlawanan Terbuka Jokowi terhadap PDIP
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Ahok sebaiknya jangan dipaksakan dipilih sebagai
Kepala Otorita IKN agar bisa menyelesaikan pekerjaannya di Pertamina.
"Jangan sampai pekerjaan di Pertamina belum selesai, lalu dipindah menjadi kepala Otorita IKN," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/1).
Selain itu, Saiful mengingatkan kepada Jokowi untuk konsisten seperti kriteria yang sudah diungkapkan, yaitu Kepala Otorita IKN harus seorang arsitek.
"Sehingga publik tidak semakin menilai Jokowi mencla-mencle. Selain itu kasus yang sebelumnya menimpa Ahok masih kuat dibenak masyarakat kita, juga saat ini ia masih diadukan kepada KPK terkait kasus dugaan Korupsi. Sehingga publik akan menilai kurang baik apabila Ahok dipilih sebagai Kepala Otorita IKN," kata Saiful.
Dengan demikian, Saiful menyarankan agar Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan secara matang terhadap sosok yang tepat memimpin Kepala Otorita IKN.
"Jangan sampai semakin menguatkan adanya dugaan ini adalah bagian dari keinginan segelintir orang untuk menggolkannya," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Viral Suara Ketua PPP Bondowoso soal Bacawabup Pendamping Ra Hamid PKB
- Pastikan Masuk Verifikasi Faktual, PKN Jatim Juga Yakin Lolos Kontestan Pemilu 2024
- Hitung Cepat Charta Politika Indonesia, Eri-Armuji Unggul 84 Persen Atas Kotak Kosong
