Sistem zonasi sempat mendapat protes keras dari wali murid, tak hanya di Surabaya, juga di kota-kota lain, agar ke depan berjalan lancar, pemerintah harus menerapkan identifikasi, pemetaaan siswa maupun guru serta sarana dan prasarana (sarpras).
- Ketua Komisi E DPRD Jatim Minta Segera Pelantikan Kepala Sekolah SMA/SMK
- 13.000 Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya Tuntas Desember 2022
- Buktikan Berbagai Keberhasilan di Bidang Pendidikan, Gubernur Khofifah Raih Predikat Governor of The Year for Education and Empowerment
Baca Juga
"Itu adalah kewajibannya perguruan tinggi. Maka ristekdikti harus diajak bicara untuk menerapkan program zonasi dalam pemerataan mutu pendidikan," ungkapnya.
"Sekarang ini jamannya sudah percepatan, karena itu kita harus bersama menjaga mutu pendidikan. Pemerintah perlu mencari solusi dari masukan berbagai pihak. Termasuk masukan dari kami di Unesa ini," demikian Prof Nur. [isa/mkd
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Miris, Anak Berprestasi di Kota Blitar Terancam Gagal Kuliah Karena Biaya UKT Tinggi
- Cara MI At-Taqwa Bondowoso Tanamkan Jiwa Kearifan Lokal pada Anak
- ISNU Jatim Dorong Semua Perguruan Tinggi NU Berstatus Akreditasi Unggul
Baca Juga
