. Kian merapatnya Partai Gerindra ke kubu Koalisi Presiden Joko Widodo membuat sebagian pihak menjadi khawatir. Karena hal ini dinilai akan membuat berkurangnya kekuatan oposisi.
- Instruksi DPP Golkar: Menangkan Hari Wuryanto di Posisi Calon Bupati Madiun 2024-2029!
- Demokrat Jombang All Out Menangkan Mundjidah Wahab di Pilkada 2024
- Tak Berani Pecat Jokowi dan Gibran, PDIP Disebut Banci
Namun, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah buru-buru membantah kekhawatiran tersebut. Katanya, sistem demokrasi di Indonesia berasaskan Pancasila dan kegotongroyongan.
"Karena demokrasi Pancasila adalah gotong royong, maka kita tidak mengenal adanya oposisi dalam pemerintahan," ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).
Basarah menyebut, jalannya pemerintah memang perlu diawasi. Tetapi, pengawasan tidak mesti dilakukan oleh oposisi.
"Fungsi pengawasan ini janganlah diartikan dalam perspektif oposisi sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi liberal parlementer," jelasnya.
Dalam sistem di Indonesia, kata Politikus PDI Perjuangan ini, fungsi pengawasan secara dasar sudah melekat di DPR RI.
"Fungsi checks and balances yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, di mana DPR di dalam tubuhnya melekat fungsi pengawasan," tukasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cagub Risma Diundang Pengasuh Ponpes Darul Hikam Joresan Ponorogo
- Tingkatkan Sister City dengan Negara Sahabat, Wali Kota Eri Gelar Silaturahmi dengan Korps Konsulat
- Dana Cadangan Pilkada Tuban 2024 Direncanakan Sebesar 70 Milyard
