Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku heran, hanya ada satu menteri yang masuk dalam kandidat pemimpin ibukota negara (IKN) baru.
- Usai Berdialog, Warga Wadas Nyanyikan Penolakan Tambang di Depan Ganjar Pranowo
- Terkendala Cuaca, Proses Evakuasi Kapolda Jambi dan Rombongan Dihentikan
- Pencopotan Ubedillah Oleh Rektor UNJ Adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi
Padahal menurut Dedi, pemimpin ibukota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, haruslah orang yang berasal dari struktur eksekutif.
“Sekurang-kurangnya adalah menteri yang saat ini menjabat dan miliki relevansi dengan IKN," jelasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).
Menurutnya, pemimpin IKN nantinya harus selalu berusuran dengan regulasi, birokrasi, serta lobi politik pemerintah.
Hal-hal ini, sambung Dedi, tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan di struktur pemerintah, termasuk oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sekalipun yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris di BUMN.
Sebab, lanjutnya, jika orang di luar pemerintah dipaksa jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), maka kota yang dibangun akan bernuansa swasta.
"Kalau tokoh di luar pemerintahan, meskipun Ahok adalah komisaris BUMN, ada kekhawatiran IKN akan terasa sekali proyek swasta, dan tentu akan kental nuansa korporasi," terang Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menaker Minta P2K3 Dorong Semua Pekerja Terapkan Prokes Di Tempat Kerja
- Safari Kedaulatan Rakyat, Ketua DPD Temui Ketua MA
- HMI: Pemerintah Batalkan Perpanjangan PPKM Darurat
