Sebenarnya sejak dua bulan lalu sebelum kasus pertama Covid-19 muncul, Presiden Joko Widodo sudah diingatkan. Namun kesannya pemerintah menyepelekan dan tidak melakukan langkah pencegahan.
- DPR Laporkan Kejanggalan Penanganan Wabah PMK ke BPK
- Gelar Rakerwil, PKS Jatim Kokohkan Kolaborasi Membangun Jawa Timur
- Pansus Haji Sah-sah Saja Selama Menyelesaikan Masalah Sesuai Fakta
"Saya pikir itu sebuah tindakan yang harus dikritik keras, itu karena kita diberikan waktu dua sampai tiga bulan untuk mempersiapkan diri tapi malah mengundang orang-orang asing masuk ke dalam negeri," ucap analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/4).
Padahal, kata Geradi, pada Januari 2020 di saat belum ada kasus di dalam negeri seharusnya Presiden Jokowi untuk fokus berupaya agar tidak ada penularan virus yang masuk ke Indonesia.
"Seharusnya fokus pemerintah adalah bagaimana supaya tidak ada sebuah penularan di dalam negeri sehingga harus ditutup, tapi yang dilakukan malah sebaliknya, dia malah membuka besar-besaran terutama pariwisata dan insentif tiket dan segala macam," jelasnya.
Logika Presiden Jokowi tersebut, kata dia, sangat berlawanan dengan logika kesehatan masyarakat yang seharusnya melakukan pencegahan dibanding mengobati.
"Ini agak sedikit berlawanan dengan logika kesehatan masyarakat ya bahwa sebenarnya kalau kita melakukan karantina sebetulnya yang terbaik adalah ketika kita belum ada kasus di dalam," kata Geradi.
Karantina sebelum ada kasus di dalam negeri, lanjutnya, dapat dilakukan sejak Januari 2020 kemarin di mana beberapa negara di luar negeri telah terpapar.
Namun demikian, logika tersebut kata Geradi, hanya digunakan oleh para pemerintah daerah di Indonesia dan bukan oleh Presiden Jokowi. Misalnya seperti di Toli-Toli yang terlebih dahulu melakukan lockdown atau karantina wilayah meskipun belum ditemukan kasus Covid-19 di sana.
"Tindakan lockdown itu menurut saya logika yang tepat. Karena bagaimana caranya supaya melindungi orang-orang yang ada di wilayah tersebut dengan cara jangan sampai ada penularan dari luar. Nah yang dilakukan pemerintah Jokowi ini sangat bertentangan dengan itu," tegas Geradi.
"Saya gak tau logika apa yang dibawa dan terbukti dua bulan tiga bulan kita dikasih waktu dikasih Tuhan kesempatan untuk lakukan persiapan tapi tidak dilakukan persiapan dengan matang dan hasilnya seperti ini," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Zubairi Djoerban: Terlalu Dini Bagi Indonesia Longgarkan Pintu Masuk untuk Turis
- Ini Hasil Sidak Komisi B DPRD Madiun Soal Pelayanan Surat Rujukan Pasien BPJS PBID
- Prof Hikmahanto: Sepanjang Indonesia Bersedia jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Tidak Boleh Menolak Siapapun Anggotanya
