Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim yang rencananya dilakukan pada Jumat (18/6) dibatalkan tapi aksi tersebut akan dimajukan pada Kamis (17/6) besok.
- Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Jawa Timur Berujung Ricuh
- BEM Se Jatim Ingatkan PR Yang Belum Tertangani di 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia
- Pemerintah Dihadapkan pada Kekuatan Rakyat
"Kalau dari ininya (informasinya) besok ada yang sebenarnya pamflet itu hari jum'at. Saya mendapatkan informasi terbaru bahwa aksi besok diadakan hari kamis. Sebenarnya hari Jum'at dimajukan hari Kamis," kata Sekretaris Jenderal Madura Asli (Sekjen Madas) Sulaiman Darwis dikutip Kantor Berita RMOLJatim di pintu penyekatan Jembatan Suramadu, Rabu (16/6).
Sulaiman Darwis juga menyayangkan adanya aksi yang sengaja dihembuskan bila penyekatan ini merupakan sebuah pilih kasih.
Padahal kebijakan Pemkot Surabaya melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu justru merupakan sebuah bentuk perhatian terhadap warga Madura bukan sebaliknya.
"Kalau menurut saya dan teman-teman disini bukan diskriminasi justru ini membantu masyarakat Madura," tegasnya.
Bahkan Sulaiman Darwis juga berani mempertanggungjawabkan pernyataannya. Sebab pihaknya selaku ormas turun langsung memantau penyekatan itu.
"Kami ormas Madas berani ngucap seperti itu memang membantu. Justru kami hadir disini. Teman-teman tiap hari piket disini bukan apa kami takutnya warga yang agak emosi. Kalau kita dengan persuasif dengan persaudaraan dengan bahasa Madura kita. Jadi justru kita hadir disini membantu penyebaran virus corona baru dari bangkalan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sekitar 30 orang yang mengatasnamakan sebagai GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim, pada Jumat (18/6) mendatang.
Korlap aksi, Bob Hasan, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa aksi itu terkait kebijakan Pemkot Surabaya yang melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu.
"Jadi, penyekatan di Jembatan Suramadu kami nilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Madura. Kalau ada penyekatan untuk kebaikan Kota Surabaya, harusnya daerah lain yang berbatasan dengan Surabaya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus dilakukan penyekatan," kata Bob Hasan.
Selain itu, lanjut Bob, selama dilakukan penyekatan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi tidak pernah melakukan koordinasi dengan kepala daerah lain.
"Dampaknya, kepala daerah lainnya banyak yang kelabakan. Makanya kami meminta agar Polda Jatim dan Pemkot Surabaya untuk melalukan evaluasi ulang kebijakan tersebut," kata Bob
Rencananya, masih kata Bob, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, agar massa yang melakukan aksi, bisa diperbolehkan mencapai 50 orang.
"Mudah-mudahan aksi kita bisa didengar. Kalau tidak didengarkan, kita akan bawa massa besar-besaran pada hari Senin. Jika perlu kita bawa ke ranah hukum," tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Jawa Timur Berujung Ricuh
- Harisandi Savari Dukung Kebijakan Penghentian Impor Garam, Dorong Peningkatan Kualitas Garam Lokal
- Tinjau Program MBG di Bangkalan, Khofifah: Makanan Bergizi Tingkatkan Kecerdasan dan Inteligensi Siswa
