Penundaan Pilkada serentak tahun 2020 mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Di Banyuwangi, akvitis Gerakan Rakyat Bersama (GRB) Tolak Politik Dinasti, menyambut baik ditundanya jadwal Pilkada.
- Bertemu Ribuan Guru Madin Banyuwangi, Gus Sadad Rasakan Aura Prabowo-Gibran Menang Mutlak di Jatim
- Pertemuan Puan-AHY Simbol Pemilu Damai di 2024
- Pemkot Surabaya Terbitkan SE Penggunaan Hak Pilih agar Karyawan Dapat Memilih Saat Pilkada Serentak
Seperti diketahui, opsi penundaan itu sendiri ada tiga yaitu dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021 dan atau September 2021.
Dikatakan Bondan Madani, Sekertaris GRB Tolak Politik Dinasti, pihaknya berharap gelaran Pilkada memilih opsi C (September 2021). Pasalnya, Pilkada yang digelar pada September 2021 akan memangkas modus pembajakan demokrasi terutama di Bumi Blambangan.
“Karena jika digelar opsi A atau B memungkinkan petahana untuk memajukan dinastinya tentu akan banyak modus politik, pengebirian demokrasi bahkan pembunuhan demokrasi,” ujar Bondan pada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).
Pihaknya juga akan melakukan perlawanan jika Pilkada memilih opsi A dan B. Sebab hal itu akan menunjukkan kezaliman terhadap demokrasi.
“Jika itu terjadi kami, tentu kami akan melakukan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kezaliman terhadap demokrasi, siapapun pelakunya,” kata Bondan yang juga mantan aktivis HMI Banyuwangi ini.
Selain itu, jika pemuda tidak melakukan gerakan perlawanan maupun penolakan terhadap praktik-praktik dinasti politik, lanjut Bondan, hal itu akan sangat menciderai perjuangan reformasi 1998.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terima Tantangan dari Kelompok Pemuda, Mahfud MD Singgung Menteri di Kabinet untuk Bersikap Netral
- Pasca Putusan MK, Jokowi Diminta Rehabilitasi Nama Baik Orang-orang yang Dipenjara karena Menolak UU Cipta Kerja
- Ahmad Yani Sebut Dinasti Politik Bagian Nepotisme
